Langkah dan Kebijakan Ala Budi Utomo, 'Lips Service' Kah?

LAMPUNG UTARA  - Sejumlah kebijakan dan langkah Bupati Lampung Utara Budi Utomo dalam menjalankan roda pemerintahan mendapat sorotan serius dari salah satu tokoh masyarakat setempat. Pasalnya, kebijakan yang diambil oleh orang nomor satu di bumi berjuluk Ragem Tunas Lampung tak ubahnya sebatas "Lips Service" semata.

"Persoalan Kabupaten Lampung Utara ini sudah terlalu kompleks. Semestinya bisa diselesaikan secara bersama dengan menimbang pemikiran dan masukan dari berbagai pihak," tegas Ansori Sabak, Kamis (28/01).

Ia menyebut, permasalahan yang ada di Lampung Utara sudah benar-benar kompleks. Maka ada baiknya saran dan masukan dari sejumlah kalangan bisa menjadi pertimbangan demi keberlangsungan tata kelola pemerintahan serta keuangan ke depan.

Sebab dari beberapa hal yang sempat menjadi bahan diskusi dirinya bersama Budi Utomo dalam satu kesempatan. Tak satu pun masukan dan komitmen yang sempat terjalin itu menjadi kebijakan strategis dan mampu direalisasikan oleh Budi Utomo pascadirinya dilantik menjadi bupati.

"Jika beliau terus merasa berada di zona nyaman. Dapat dipastikan kabupaten yang selama ini telah melahirkan banyak kabupaten baru di Lampung tidak akan mampu mengejar ketertinggalannya," tuturnya.

Sebagai contoh misalnya, dari hasil penempatan sejumlah pejabat baru yang menduduki kursi eselon II belum lama ini. Penunjukan beberapa pejabat dimaksud dinilai masih jauh dari apa yang diharapkan. Bahkan sejumlah kalangan memprediksi bahwasanya pejabat yang baru menduduki pos-pos barunya tak akan mampu berbuat banyak dalam memberikan dimensi baru guna perubahan di Lampung Utara.

"Saya sendiri tidak menyangka jika sejumlah pejabat yang menduduki kursi eselon II saat ini sepertinya, bukanlah sosok yang tepat dan piawai dalam membidangi persoalan di instansinya masing-masing," katanya.

Harus diakui, dalam penunjukan pejabat pada prinsipnya banyak hal yang mestinya dapat menjadi bahan pertimbangan. Selain faktor latar belakang misalnya. Kredibilitas  dan wawasan serta integritas dan juga koneksi ataupun pengalaman seseorang harusnya dapat menjadi landasan utama untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pejabat tersebut.

"Toh kenyataannya, dalam penunjukan pejabat yang melalui sejumlah agenda seleksi terbuka itu terkesan hanya menggugurkan kewajiban administratif semata. Hasil akhirnya tetap atas saran, masukan serta kepentingan segelintir kelompok saja," urainya.

Selain itu ia menambahkan, jika kebijakan dan langkah strategis yang seperti ini terus dijalankan oleh seorang Budi Utomo. Maka bukan tidak mungkin Lampung Utara justru semakin terperosok dan mengalami kolaps multidimensi secara perlahan. Tentu saja kondisi tersebut bukanlah hal yang diinginkan oleh masyarakat Lampung Utara.

"Ini jangan sampai terjadi. Jika tidak mau kabupaten yang kita sayangi dan juga Budi Utomo terjerumus dalam pengambilan keputusan yang tidak tepat. Lebih baik di-merger dengan kabupaten lain yang notabene cucu dari kabupaten kita," imbuhnya.

Meski demikian, ia menyampaikan sikap dan pernyataan yang dilontarkan-nya itu tak lain demi kebaikan kabupaten tertua di Lampung. Dengan harapan Lampung Utara dapat berubah ke arah yang lebih baik di sisa masa kepemimpinan seorang Budi Utomo.

"Saya menyampaikan kritik ini didasari dengan rasa cinta terhadap Kabupaten Lampung Utara sekaligus bentuk masukan kepada Budi Utomo," tutupnya.