Lampung Targetkan Perbaikan Jalan 600 Desa
Pemprov Lampung menargetkan perbaikan jalan di 600 desa pada 2027. Program bersama pemerintah kabupaten/kota ini ditargetkan menjangkau 2.400 desa hingga 2029.
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menargetkan perbaikan infrastruktur jalan di sekitar 600 desa pada 2027. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat konektivitas wilayah perdesaan.
Target tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh bupati dan wali kota se-Lampung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).
Dalam program tersebut, setiap desa ditargetkan mendapat penanganan jalan sepanjang 700 meter hingga satu kilometer. Pelaksanaannya akan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui pola swakelola serta dukungan Karya Bhakti TNI dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
"Alhamdulillah, untuk 2027 kita sudah sepakat. Pemerintah provinsi akan membantu bersama kabupaten/kota. Kita akan secara masif memperbaiki jalan-jalan di desa. Ada sekitar 600 desa yang akan kita perbaiki," kata Mirza.
Ia menjelaskan, penentuan lokasi perbaikan akan dikoordinasikan dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Prioritas diberikan kepada jalan desa yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, konektivitas antarkawasan, serta pengembangan hilirisasi produk unggulan desa.
Menurut Mirza, pola swakelola dipilih untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sehingga pembangunan jalan dapat menjangkau lebih banyak wilayah dengan hasil yang maksimal.
Program tersebut merupakan pengembangan dari uji coba perbaikan jalan desa yang telah dilaksanakan pada 2026 di sekitar 30 desa.
Pemprov Lampung bahkan menargetkan program tersebut berlanjut hingga 2029. Dengan sasaran sekitar 600 desa setiap tahun, sebanyak 2.400 desa diharapkan mendapat penanganan jalan dalam kurun waktu empat tahun.
"Kalau 600 desa satu tahun, berarti dalam empat tahun ada 2.400 desa. Insyaallah sebelum 2030 seluruh desa sudah tertangani jalan desanya, minimal satu kilometer per desa," ujarnya.
Selain membahas pembangunan infrastruktur, rakor tersebut juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar berjalan selaras dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Mirza mengatakan, koordinasi diperlukan untuk memastikan berbagai program pemerintah pusat dapat berjalan optimal di daerah, sekaligus disinergikan dengan program unggulan Pemprov Lampung, termasuk DesaKU Maju.
Berdasarkan laporan para kepala daerah, sejumlah program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Kampung Nelayan Merah Putih telah berjalan di sejumlah wilayah Lampung.
Ia menyebutkan, program Kampung Nelayan Merah Putih mulai memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Di beberapa lokasi, nilai jual hasil tangkapan ikan meningkat hingga hampir dua kali lipat, disertai penurunan biaya produksi.
Meski demikian, Mirza menekankan pentingnya penguatan monitoring dan evaluasi agar seluruh program pemerintah yang tersebar hingga tingkat desa berjalan tepat sasaran.
Melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Pemprov Lampung berharap pembangunan infrastruktur semakin merata. Perbaikan jalan desa diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka akses ekonomi dan memperkuat rantai distribusi produk unggulan daerah.
REDAKSI











