Polri Ubah Aturan Sidang Kode Etik
Polri menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah sejumlah ketentuan kode etik profesi, termasuk persyaratan anggota Komisi Kode Etik dan mekanisme kehadiran terduga pelanggar dalam persidangan.
JAKARTA – Polri resmi mengubah sejumlah ketentuan dalam aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Perubahan tersebut mencakup persyaratan keanggotaan komisi etik hingga mekanisme kehadiran anggota yang menjalani persidangan.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Penyesuaian dilakukan untuk memperkuat mekanisme penegakan kode etik sekaligus menyelaraskan ketentuan internal Polri dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, perubahan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri serta meningkatkan pelaksanaan tugas KKEP.
"Penyesuaian Peraturan Kepolisian ini merupakan bagian dari upaya menjaga sikap dan etika profesi anggota Polri serta meningkatkan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri. Dengan adanya perubahan ini, mekanisme penegakan kode etik memiliki ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan," kata Trunoyudo, Kamis (19/11/2026).
Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat (3) yang mengatur keanggotaan KKEP dalam persidangan. Ketentuan terbaru menyebutkan, anggota komisi yang bertugas dalam sidang harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
Perubahan juga menyentuh Pasal 59 ayat (2) mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam sidang kode etik. Dalam aturan baru, terduga pelanggar wajib hadir secara langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.
Penyesuaian tersebut sekaligus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Polri.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI. Regulasi tersebut tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Dokumen lengkap aturan tersebut dapat diakses masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Polri di laman resmi https://jdih.polri.go.id/tipe-dokumen/4018?tipe=dokumen.
REDAKSI











