Lampung Jadi Percontohan Nasional Masdarkum
Lampung menjadi daerah percontohan nasional program Masdarkum Kejaksaan Agung. Sebanyak 2.651 kader dari unsur Linmas disiapkan untuk memperkuat kesadaran hukum dan deteksi dini persoalan sosial di desa.
BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung ditunjuk menjadi daerah percontohan nasional program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum) yang digagas Kejaksaan Agung RI. Program ini melibatkan 2.651 kader dari unsur Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk memperluas pemahaman dan pengawasan kondisi sosial masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, program Masdarkum menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Linmas, tidak hanya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Mirza saat menghadiri kegiatan Penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).
"Melalui penguatan Aslinmas dan program Masdarkum, kita ingin Linmas bekerja lebih efektif, terkoordinasi, profesional, dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Kehadiran program ini juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke desa-desa," kata Mirza.
Menurutnya, anggota Linmas memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selama ini, mereka turut membantu menjaga keamanan lingkungan, menyosialisasikan program pemerintah, serta menjadi pihak pertama yang memberikan bantuan ketika terjadi kebakaran, bencana, maupun gangguan keamanan.
Mirza menyebutkan, jumlah anggota Satlinmas dan unsur pendukung di Lampung mencapai sekitar 88.000 orang. Potensi tersebut perlu dikonsolidasikan melalui Aslinmas agar dapat mendukung ketertiban, perlindungan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Ia berharap keberadaan Aslinmas dapat menjadi wadah koordinasi sekaligus memperjuangkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan anggota Linmas.
Sementara itu, Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan bahwa Masdarkum merupakan sistem kewaspadaan dini berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari program Jaga Desa Kejaksaan.
Melalui program tersebut, sebanyak 2.651 kader dari unsur Linmas akan disiapkan untuk mewakili desa dan kelurahan di seluruh Lampung. Mereka akan mendapatkan pelatihan mengenai pemahaman hukum, pengamatan kondisi sosial, serta penggunaan teknologi informasi.
Para kader nantinya bertugas mencatat perkembangan dan persoalan di lingkungan masing-masing melalui aplikasi yang disiapkan Kejaksaan. Informasi tersebut akan menjadi bahan analisis bagi jajaran kejaksaan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan.
Danang menegaskan, kader Masdarkum bukan aparat penegak hukum, penyelidik, ataupun penyidik. Mereka menjalankan tugas secara sukarela untuk mengamati, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat.
"Peran kader adalah memberikan informasi mengenai perkembangan dan persoalan di lingkungan masing-masing. Informasi tersebut selanjutnya dianalisis oleh jajaran kejaksaan untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah," jelasnya.
Pelatihan kader dijadwalkan berlangsung pada 24–26 November 2026 secara serentak di 15 kabupaten/kota dengan lebih dari 90 kelas. Peserta akan diseleksi berdasarkan sejumlah persyaratan, antara lain berusia maksimal 45 tahun, mampu menggunakan teknologi informasi, dan memiliki perangkat komunikasi sesuai standar yang ditentukan.
Setelah pelatihan, Kejaksaan akan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kader yang dinyatakan lulus. Evaluasi awal program dijadwalkan hingga akhir Desember 2026 melalui forum diskusi kelompok bersama para pemangku kepentingan pada 28 Desember.
Di sisi lain, Pemprov Lampung juga mendorong agar penguatan Aslinmas dan Masdarkum diikuti peningkatan kesejahteraan anggota. Mirza menyebutkan, pemerintah akan membuka kolaborasi dengan Perum Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK), Bank Lampung, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta mitra strategis lainnya.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk membuka akses pemberdayaan ekonomi bagi anggota Linmas, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Lampung, pembiayaan BSI, dan program Mekaar dari PNM.
Mirza juga mendorong kader Masdarkum terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis desa, seperti pemilahan sampah, budi daya ikan tematik, dan pengembangan usaha ayam petelur.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra, Ketua DPD Aslinmas Provinsi Lampung Muhammad Firsada, para bupati dan wali kota atau perwakilannya, jajaran Kejaksaan Negeri se-Lampung, serta perwakilan sejumlah BUMN dan lembaga keuangan.
Melalui program ini, Pemprov Lampung berharap peran Linmas semakin luas, tidak hanya dalam menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi penghubung masyarakat dengan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mendeteksi serta menyampaikan berbagai persoalan di tingkat desa dan kelurahan.
REDAKSI











