Lampung Dorong 10 Provinsi Perkuat Ketahanan Pangan
Pemprov Lampung mendorong kolaborasi 10 provinsi anggota FKD-MPU dalam menjaga ketahanan pangan dan mengembangkan pariwisata. Forum tersebut juga meluncurkan SIMPUL PANGAN untuk mengintegrasikan data dan memperkuat rantai pasok pangan antardaerah.
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kerja sama 10 provinsi anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) untuk menjaga ketahanan pangan dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi FKD-MPU 2026 di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan yang mengusung tema "Sinergi Ketahanan Pangan dan Pariwisata untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan" itu dihadiri perwakilan 10 provinsi anggota, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Dalam sambutannya, Marindo mengatakan kerja sama antardaerah menjadi kebutuhan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari persoalan ekonomi, perubahan iklim hingga perkembangan teknologi.
Menurutnya, FKD-MPU harus mampu menghasilkan program kerja yang terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Kami dari Provinsi Lampung berkomitmen mendukung dan terus membesarkan organisasi yang telah disepakati bersama ini, dan untuk memastikan tujuan-tujuan dan target komitmen tersebut dapat terealisasi dengan baik," ujar Marindo.
Salah satu langkah yang didorong Pemprov Lampung adalah penguatan perdagangan dan distribusi komoditas pangan antarprovinsi. Upaya tersebut dinilai penting untuk menghubungkan daerah yang mengalami surplus produksi dengan wilayah yang membutuhkan pasokan.
Marindo juga mengusulkan pengembangan kemitraan antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, dan distributor guna menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga.
Selain itu, kerja sama diarahkan pada pengembangan teknologi pertanian, pertukaran inovasi, dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
"Ketahanan pangan dibangun sebagai pondasi kesejahteraan, dan pariwisata didorong sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.
Dalam forum tersebut, Pemprov Lampung juga mendorong pemanfaatan aplikasi neraca pangan digital yang terintegrasi di 10 provinsi anggota FKD-MPU. Platform ini diharapkan mempermudah pemantauan kondisi pasokan pangan secara cepat dan akurat.
Penguatan kerja sama juga diarahkan ke sektor pariwisata. Marindo menawarkan promosi bersama melalui paket wisata lintas provinsi atau bundling yang menghubungkan destinasi unggulan di daerah anggota FKD-MPU.
Ia menyebut Lampung memiliki sejumlah destinasi potensial, seperti Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Posisi Lampung sebagai penghubung Pulau Sumatera dan Jawa dinilai menjadi peluang untuk mengembangkan jaringan perjalanan wisata antardaerah.
"Kami menawarkan promosi bersama destinasi wisata antardaerah. Sehingga potensi masing-masing provinsi dapat dipasarkan sebagai satu kesatuan jaringan perjalanan wisata," ujarnya.
Selain pangan dan pariwisata, Pemprov Lampung mengajak anggota FKD-MPU memperkuat kolaborasi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanggulangan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, FKD-MPU juga meluncurkan Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN).
Platform digital tersebut merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama bidang ketahanan pangan FKD-MPU. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data dan memperkuat rantai pasok pangan di 10 provinsi anggota.
Rapat dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Reformasi Birokrasi, Tin Latifah, serta Ketua Tim Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata, Rickayatul Muslimah.
Tin Latifah memaparkan strategi optimalisasi produksi pangan nasional di provinsi anggota FKD-MPU untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan. Sementara Rickayatul Muslimah membahas pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan dan peluang sinergi konektivitas perjalanan wisata antardaerah.
Melalui forum tersebut, Pemprov Lampung berharap kerja sama 10 provinsi dapat menghasilkan rencana aksi konkret, terutama dalam menjaga pasokan dan harga pangan, memperluas promosi pariwisata, serta memperkuat kolaborasi pembangunan daerah.
REDAKSI











