KPK Bakal Awasi Politik Uang di Pilkada Lampung

BANDARLAMPUNG – Secara tegas, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Firli Bahuri, bakal melakukan monitoring untuk mencegah terjadinya politik uang dalam pilkada 9 Desember mendatang.

Hal ini dikatakan oleh Firli Bahuri, usai melakukan rapat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu beserta kepala daerah se-Lampung, di gedung Pusiban kompleks perkantoran Gubernur Lampung, Kamis (6/8).

Dia menyebutkan, salah satu faktor terjadinya korupsi adalah cost politik pilkada terlampau tinggi, karena politik uang dalam pilkada perlu diawasi.

“Kita ingin pilkada 9 Desember mendatang berjalan dengan fair, bebas dari politik uang. Sebab, salah satu penyebab tingginya cost politik pilkada adalah politik uang. Ini merupakan awal terjadinya korupsi,” kata dia.

Firli pun menyebut, saat ini lembaga antirasuah ini sedang membangun komunikasi dengan partai politik agar tidak ada lagi mahar politik untuk rekomendasi pencalonan.

“Saat ini komunikasi juga sedang kita bangun dengan partai politik agar tidak ada mahar politi. sebab seluruh kegiatan pemilihan kepala daerah tidak ada money politik,” katanya.