Ketua DPRD Pesisir Barat Desak Polisi Serius Tindaklanjuti Laporan Surat Palsu KPK

PESISIR BARAT - Ketua DPRD Pesisir Barat Nazrul Arif meminta aparat Kepolisian serius menindaklanjuti laporan beredarnya surat panggilan palsu kepada pejabat Pesisir Barat yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

"Saya berharap aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Lampung Barat, menangani laporan Pemkab Pesisir Barat terkait surat panggilan KPK palsu dimaksud dengan serius. Sehingga bisa diketahui  siapa tersangkanya," ujar Nazrul Arif saat dikonfirmasi via sambungan ponselnya, Selasa (02/11).

Sebagai pimpinan lembaga legislatif di Bumi Para Sai Batin dan Ulama itu, Nazrul tak menampik jika pihaknya merasa dibohongi atas adanya surat panggilan palsu yang mengatasnamakan KPK RI itu.

"Dalam surat palsu itu ada beberapa rekan anggota legislatif (Aleg) yang disebut untuk turut dipanggil. Artinya bukan hanya pihak Pemkab Pesisir Barat yang menjadi korbannya, melainkan lembaga DPRD Pesisir Barat juga dibohongi surat tersebut," terang Nazrul.

"Karenanya saya sangat mendukung langkah Pemkab Pesisir Barat yang mengambil tindakan melaporkan hal itu ke pihak kepolisian, karena itu sudah sangat mencemarkan nama baik Pemkab Pesisir Barat maupun DPRD Pesisir Barat," sambungnya.

Masih kata Nazrul, pihaknya berharap agar kedepan tidak ada lagi terjadinya hal-hal serupa. Terlebih sudah mengatasnamakan lembaga terhormat sekelas KPK. "Mudah-mudahan kepolisian bisa segera menetapkan siapa tersangkanya, agar hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua," pungkasnya.

Sementara itu salah satu aleg yang namanya disebutkan dalam surat panggilan KPK palsu itu, Piddinuri, saat ditanya apakah akan mengambil langkah hukum. Menurut Piddinuri, pihaknya tidak akan melapor ke pihak kepolisian atas adanya surat palsu yang masuk ke Sekretariat DPRD beberapa waktu lalu itu.

"Biarkan saja lah. Saya tidak pernah melihat suratnya, saya cuma melihat dari berita saja," ucap Piddinuri singkat.