KEJAGUNG BNPT Perkuat Komitmen Penanganan Penanggulangan Terorisme
REDAKSI
JAKARTA - Kepala BNPT Irjen Boy Rafli Amar berkunjung ke Kantor Jaksa Agung Burhanuddin. Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan sepakat untuk komitmen dalam penanganan penanggulangan terorisme.
Kunjungan awal Kepala BNPT tersebut sebatas menjalin silaturahmi dan meningkatkan koordinasi dalam penanganan perkara terorisme baik pada tataran pencegahan maupun penindakan kegiatan terorisme di Indonesia.
Jaksa Agung pun menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kepala BPNT dan rombongan yang sudah meluangkan waktu untuk bersilaturahmi ke Kejaksaan Agung RI.
“Kami akan selalu siap berkoordinasi dengan rekan rekan Penyelidik maupun Penyidik BNPT dalam penanganan perkara Tindak Pidana Terorisme di Indonesia yang dalam proses penuntutannya di Kejaksaaan RI dibawah pengendalian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara,” kata Jaksa Agung usai pertemuan tertutup, di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (09/06).
Kunjungan perdana itu diharapkan terjalinnya silaturahmi dan koordinasi yang baik, sesama intitusi, sehingga secara bersama-sama dapat mencegah berkembangnya paham radikalisme dan menanggulangi tindak pidana terorisme.
Dalam penanganan kasus pidana teroriame penuntutannya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada bidang Jampidum.
Diketahui, Irjen Boy Rafli baru dilantik sebagai Kepala BNPT oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Mei 2020, menggantikan Komjen Suhardi Alius. Pada kunjungan itu Kepala BNPT menyampaikan terimakasih atas sambutan Jaksa Agung terhadap rombongannya dan telah meluangkan waktu untuk menerima silaturahmi dan koordinasi selaku Kepala BNPT yang baru.
Memperkuat soliditas dengan Kejaksaan RI menjadi latar belakang silaturahmi Boy Rafli Amar dengan Jaksa Agung Burhanuddin yang didampingi oleh Direktur Penegakan Hukum BNPT,
Dikutip dari laman BNPT, intitusi itu sebagai leading sector penanggulangan terorisme, senantiasa mengupayakan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga khususnya dengan aparat penegak hukum yang bersinggungan langsung dengan permasalahan di lapangan.
