Kasus Korona Muncul Lagi, MaTA Desak Pemerintah Aceh Rapid Test Massal

BANDA ACEH - Setelah dinyatakan bersih kasus positif korona, dalam dua hari terakhir Aceh kembali dikejutkan dengan keluarnya hasil swab pasien postif COVID -19.

“Hal ini tentu harus kita sikapi dengan serius, semua pihak kita harapkan kembali meningkatkan kewaspadaan,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian.

Menurut Alfian, Pemerintah Aceh sendiri sebagaimana di beritakan bahwa telah mengusulkan anggaran yang lumayan besar untuk menangani COVID- 19 ini. Bahkan, Aceh menempati posisi ke 5 sebagai Provinsi yang paling besar mengusulkan anggaran untuk penanganan COVID-19 yakni mencapai angka 1,7 triliun.

“Atas dasar ini kita sangat mengapresiasi langkah ini, kita berharap dengan anggaran sebesar itu 1,7 triliun tidak ada lagi alasan bagi pemerintah Aceh ke depan untuk tidak bergerak cepat dalam upaya mempersiapkan apapun yang dibutuhkan dalam penangan COVID-19 ini,” kata Alfian, Senin (20/04).

Dia meminta kepada pemerintah Aceh untuk sesegera mungkin mengadakan tes COVID massal bagi seluruh warga Aceh, untuk memudahkan mengidentifikasi dan mengklasifikasi mana warga yang positif terjangkit dan mana warga yang masih steril.

“Kemudian kami juga meminta kepada Pemerintah Aceh sesegera mungkin mempersiapkan tempat karatina khusus bagi ODP, PDP dan juga Pasien yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19, atau yang baru pulang dari daerah merah, hal ini sangat penting untuk meminimalisir potensi penularan yang lebih meluas,” kata Alfian.

Bahkan, lanjut Alfian, dalam dua hari ini lagi-lagi warga Aceh mendapati kenyataan bahwa pasien yang dinyatakan positif adalah mereka yang punya riwayat perjalanan ke luar Aceh, “Kita mengharapkan dengan adanya anggaran tersebut tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak menyediakan fasilitas karantina tadi, mengingat selama ini ada ODP bahkan PDP yang terpaksa (pulang) untuk mengkarantina diri di rumah secara mandiri, sebenarnya ini sangat berisiko, di samping jauh dari kontrol medis, kemungkinan akan terjadi penularan baru juga cukup besar,” ungkap dia.

Hal yang tidak kalah penting menurutnya, juga pemerintah harus sesegera mungkin mempersiapkan skema yang jelas terkait jaringan pengaman sosial, misalnya dalam penyaluran bantuan bagi warga yang ekonominya terdampak oleh korona. Sebelumnya, hal ini sangat terbatas dan lambat dilakukan oleh pemerintah.

“Kita berharap dengan adanya anggaran yang begitu besar yang telah diusulkan pemerintah bisa mempersiapkan skema yang jelas untuk membantu perekonomian masyarakat, baik secara perorangan maupun UMKM yang terdampak, kita berharap angka (nominal) bantuan bisa lebih besar dari yang sudah disalurkan sebelumnya dan juga jumlah penerimanya bisa lebih banyak, misalkan dengan angka minimal Rp 500.000/KK/Bulan dengat syarat yang lebih relevan dan realistis dengan kenyataan di tengah masyarakat kita, saya kira dengan dana sebesar itu akan sangat membantu jika pemerintah memang serius mengelola anggaran tersebut secara proporsional, efektif dan efesien,” harapnya.