Isu Pungli tak Pengaruhi Pelayanan di Puskesmas Aifat Utara

MAYBRAT - Puskesmas Aifat Utara, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, tetap melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti biasa. Namun untuk lebih efektifnya sementara menunggu undangan rapat bersama antara puskesmas, pemerintah distrik dan masyarakat untuk saling klarifikasi.

"Pelayanan tetap berjalan seperti biasa, cuma  sementara kita menunggu klarifikasi, nanti kita panggil oknumnya datang, kita sudah ketemu kepala distrik, nanti kita buat undangannya untuk duduk bersama kepala-kepala kampung serta tokoh yang ada," ungkap Kepala Puskesmas Aifat Utara Willybrodus Esyah, Senin (29/06).

Langkah itu diambil menyusul adanya sindiran oknum seorang warga di media sosial (Facebook) beberapa waktu lalu dengan indikasi adanya pungutan liar (pugli) oleh petugas, terkait biaya administrasi yang katanya sebesar Rp10 ribu rupiah

Biaya administrasi itu, jelas Willi, telah ditetapkan berdasarkan keputusan bersama mengingat kebutuhan administrasi maupun keperluan lainnya.

"Ini lampu baru nyala 2 minggu ini, sebelumnya kan mati lampu selama 3 bulan, kita harus beli bensin untuk genset dan juga keperluan lainnya, Itu juga kita sudah pertemuan dan sepakat sebelumnya, dengan kepala distrik kepala, kampung maupun tokoh bahkan telah disetujui bersama karena itu memperlancar administrasi," tukasnya

Namun begitu, Willy juga komit, tetap melakukan pelayanan seperti biasanya.

"Kita layani sajalah, jalan seperti biasa, sambil menunggu undangan besok saja," tutupnya.

Hal serupa disampaikan kepala Distrik Aifat Utara Philpus Fanataf. Menurut dia, apabila ada pelayanan pemerintah yang menurut masyarakat kurang memuaskan, ada wadah dan prosedur penyelesaiannya.

"Jadi saya sebagai kepala distrik, saya sebagai pemimpin disana, saya mengajak semua masyarakat, intelektual yang ada, apabila ada masalah mari ada tempat yang kita duduk bicara, bukan di Facebook, itu bukan menyelesaikan itu meruncing namanya," harap Kadis.

"Saya pikir 10 ribu ini tidak meresahkan masyarakat," tambah dia.

Untuk itu, lanjut Fanataf, dalam waktu dekat dirinya mengundang kepala kampung serta intelektual di wilayah itu untuk secepatnya menyikapi polemik yang tengah terjadi melalui prosedur yang ada.

"Saya harap ini jangan dibesar-besarkanlah, mari kita selesaikan dengan baik, saya juga berharap agar pelayanan kesehatan secepatnya kembali beberjalan," tutupnya.