Inflasi Lampung Terkendali
Pemprov Lampung mencatat deflasi 0,88 persen, namun tetap waspada terhadap lonjakan harga di sejumlah daerah serta memperkuat program pangan dan perumahan nasional.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menekan laju inflasi dengan mencatat deflasi sebesar 0,88 persen pada pekan kedua April 2026. Namun, ancaman kenaikan harga di sejumlah daerah masih membayangi.
Capaian ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (13/4/2026), sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, menyebut penurunan harga dipicu oleh sejumlah komoditas utama seperti daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras.
“Ini menunjukkan langkah pengendalian inflasi berjalan efektif, tetapi kewaspadaan tetap harus dijaga,” ujarnya.
Meski demikian, Pemprov Lampung menyoroti adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di beberapa wilayah. Kabupaten Tanggamus dan Pesawaran bahkan masuk dalam daftar 10 daerah dengan kenaikan harga tertinggi di Sumatera.
Selain itu, harga beras medium di Lampung Utara tercatat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), menjadi sinyal perlunya intervensi lanjutan.
Secara nasional, tekanan inflasi masih terjadi, terutama dari sektor pangan dan transportasi, dengan komoditas seperti cabai, beras, telur, dan daging ayam sebagai penyumbang utama.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov Lampung memperkuat strategi pengendalian melalui pemantauan harga harian, penguatan distribusi, serta peningkatan produksi pangan.
Salah satu langkah konkret adalah pengembangan kawasan aneka cabai seluas 300 hektare untuk menutup defisit produksi yang masih tinggi.
Di sisi lain, stabilisasi pasokan dilakukan melalui distribusi beras SPHP oleh Bulog sebanyak 1.742 ton serta penyaluran minyak goreng Minyakita yang telah mencapai 2,7 juta liter di seluruh wilayah Lampung.
Tak hanya fokus pada inflasi, Pemprov juga mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hingga kini, Lampung telah mengusulkan pembangunan 22.189 unit rumah baru serta peningkatan kualitas 10.434 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
Pemprov meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mengintegrasikan program tersebut dalam APBD 2026–2027 agar dampaknya lebih luas.
Dengan kombinasi pengendalian harga dan percepatan pembangunan perumahan, Pemprov Lampung menargetkan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan global yang belum mereda.
