Himalaya Dukung Pemprov Lampung Tertibkan Aset
DEDI ROHMAN
BANDARLAMPUNG – Himpunan Masyarakat Lampung Berdaya (Himalaya) mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menertibkan aset di Sukarame Baru, Bandarlampung dan Sabahbalau Lampung Selatan.
“Selama ini banyak aset Pemprov yang dikuasai pihak lain sehingga kemanfaatnya tidak jelas. Untuk itu perlu upaya penertiban," ungkap Presidium Himalaya, Resmen Kadavi, Rabu (03/11). Dia menyebut, langkah tersebut merupakan upaya yang baik agar aset pemerintah memiliki kejelasan status dan manfaatnya.
Menurutnya, upaya penertiban itu juga untuk menghindari agar masalah aset tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan audit.
"Jadi upaya Pemprov Lampung itu juga untuk tertib administrasi aset, agar tidak ada temuan BPK," kata dia.
Resmen juga meminta DPRD Lampung untuk mendukung upaya Pemprov tersebut, sehingga upaya penertiban aset bisa berjalan lancar."DPRD harus memiliki prame yang sama terhadap penertiban aset ini. Agar bisa berjalan lancar," pungkasnya.
Seperti diketahui, Asisten I Pemprov Lampung Qodratul Ikhwan pada Selasa (02/11) menyampaikan, Pemprov Lampung telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan ke-3 (SP3) hingga Kamis (04/11/2021) untuk meminta warga mengosongkan lahan tersebut.
Dalam persoalan ini, kata dia, tidak ada penggusuran. Tetapi, sambung dia, berupa pengosongan untuk pengamanan aset.
“Itu batas akhir peringatan ketiga. Pelaksanaan pengosongan masih kita bahas bersama instansi terkait termaksud Polda, Korem, dan pol PP.Jadi itu masih kita bahas dan belum di putuskan,” tegas dia.
Dalam persoalan ini, kata dia, tidak ada penggusuran. Tetapi, berupa pengosongan untuk pengamanan aset.
“Itu batas akhir peringatan ketiga. Pelaksanaan pengosongan masih kita bahas bersama instansi terkait termaksud Polda, Korem, dan pol PP. Jadi itu masih kita bahas dan belum di putuskan,” tegas dia.
Dilain sisi, pemprov Lampung segera menertibkan aset pemprov lainnya.“Jadi kita satu-satu menertibkan aset pemprov ini. Misalnya saja lokasi di depan kantor Polda baru dan di Tanjung Bintang.Kalau di Tanjung Bintang, para warga secara sukarela meninggalkan tempat itu. Karena mereka menyadari bahwa dia sudah enak menempat tempat itu selama ini secara gratis,” pungkasnya.
