Hilirisasi Jadi Kunci, Lampung Didorong Lepas dari Ekonomi Mentah
Wagub Lampung soroti dominasi sektor mentah dalam ekonomi daerah. Hilirisasi ditegaskan sebagai jalan keluar untuk kejar kedaulatan dan pembangunan berkelanjutan.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — Jihan Nurlela menyoroti kelemahan struktur ekonomi Lampung yang masih bertumpu pada komoditas mentah, meski pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren positif.
Dalam Seminar Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Barat di Universitas Lampung (Unila), Jumat (17/4/2026), Jihan menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi daerah.
“Kopi, singkong, hingga jagung tidak boleh lagi berhenti sebagai bahan mentah. Harus diolah di daerah agar manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, meski pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28 persen dan PDRB menyentuh Rp523 triliun dalam lima tahun terakhir, struktur ekonomi masih didominasi sektor pertanian sekitar 24 persen—dengan sebagian besar komoditas belum diolah.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius di tengah momentum bonus demografi, di mana sekitar 70 persen penduduk Lampung berada pada usia produktif.
Menurut Jihan, tanpa transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, peluang bonus demografi berisiko terbuang dan justru menjadi beban pembangunan.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan lingkungan dan tata kelola, mulai dari degradasi lahan, praktik pertanian yang belum berkelanjutan, hingga rendahnya kepatuhan pengelolaan limbah industri.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong sejumlah program strategis, termasuk penguatan ekonomi desa, perhutanan sosial, penggunaan pupuk organik, hingga ketahanan pangan berbasis hilirisasi.
Sementara itu, Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa narasi besar seperti bonus demografi dan Indonesia Emas tidak boleh berhenti sebagai slogan tanpa implementasi nyata.
Ia menilai Indonesia berpeluang masuk lima besar ekonomi dunia, namun terancam gagal jika tidak mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
“Tantangannya ada pada sinkronisasi kebijakan, riset yang lemah, dan ketergantungan fiskal daerah. Ini harus dibenahi,” ujarnya.
Bima juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inovasi yang mampu menjembatani kebijakan dengan kebutuhan di lapangan.
Seminar ini menegaskan bahwa tanpa hilirisasi dan kolaborasi lintas sektor, pertumbuhan ekonomi tidak akan cukup kuat untuk mendorong kemandirian dan keberlanjutan pembangunan daerah.
