Gubernur Lampung: Nenek Moyang Dia Darimana, Daerah Gak Boleh Sekolah
DEDI ROHMAN
BANDARLAMPUNG – Beredar video di beberapa WhatsApp Group (WAG) terkait reaksi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menanggapi pertanyaan awak media tentang pelarangan pembelajaran tatap muka (PTM).
Dalam video berdurasi 30 detik yang viral hari ini, Selasa (24/08), terlihat Arinal yang merupakan representasi atau wakil dari pemerintah pusat berkomentar cukup reaksioner menanggapi pertanyaan tersebut.
“Tanya dengan Nadiem jangan tanya dengan saya. Persoalannya kita (Lampung) baru dua hari yang lalu 14 kabupaten selesai dari zona merah,” ucap Arinal sambil menggerakan jari tangannya.
“Nenek moyang dia (Nadiem) dari mana? bahwa daerah tidak boleh sekolah. Sampaikan salam saya kepada Nadiem, kalo kamu berani saya tantang dia,” tegas Arinal.
Sontak video ini memantik beragam komentar para anggota WAG.
12 Daerah Masih Melarang PTM
Sementara terkait perlarangan PTM sendiri Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengungkap ada 12 daerah yang masih melarang penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM. Padahal, menurut Nadiem, daerah tersebut dinilai sudah dapat melakukan sekolah tatap muka.
"Tentunya tidak rata sama sekali, setiap daerah punya persentase yang melakukan PTM terbatas yang sangat berbeda, tentunya banyak korelasi dengan tren pandemi di masing-masing daerah atau kenyamanan pemerintah daerahnya," kata Nadiem dalam raker dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan akun YouTube DPR, Senin (23/08) kemarin.
Dari 12 daerah yang melarang sekolah tatap muka, mayoritas berada di Pulau Sumatera. Nadiem meminta tolong kepada Komisi X agar daerah tersebut dapat segera melaksanakan sekolah tatap muka.
"Ada beberapa daerah nih, Bapak-Ibu anggota Komisi X, tolong bantuannya. Ada beberapa yang masih melarang PTM terbatas, dilarang oleh pemdanya, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya, ya tolong," ujar Nadiem seperti dilansir dari detik.com pada selasa (24/8)
"Ada Kepulauan Riau, ini mohon dukungannya, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Pemkot Serang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji. Ini beberapa daerah yang secara eksplisit dilarang oleh pemdanya. Jadi, bapak-ibu, tolong dukungannya untuk mensosialisasikan ini agar ini segera dilakukan," sambungnya.
