Gubernur Arinal Dukung Pengembangan Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Lampung

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendukung penuh upaya pengembangan potensi ekonomi dan keuangan syariah di Lampung.

“Lampung memiliki berbagai program yang memberikan dukungan pada pertanian seperti Kartu Petani Berjaya dan perekonomian pedesaan, asuransi, termasuk program perbankan seperti BPR Syariah,” ujar Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Fahrizal Darminto usai mengikuti Diskusi terkait  Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung serta Sinergi Program Strategi Ekonomi Syariah bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) secara daring, di Ruang Sakai Sambayan, Kamis (16/2/23).

Menurut Sekdaprov, berbagai program yang selama ini telah berjalan, baik yang diinisiasi oleh Pemprov Lampung maupun stakeholder lainnya, memiliki potensi untuk dikembangkan dan dikombinasikan dengan program ekonomi syariah.

"Ini membuktikan bahwa kita sudah bergerak, namun secara parsial. Dengan adanya komite daerah ini, kita akan semakin berkolaborasi sehingga potensi yang selama ini berjalan sendiri dapat disatukan dan terorkestrasi," kata Sekdaprov.

Sekdaprov juga menyatakan, akan memilah 30 program nasional yang telah ditetapkan oleh Wakil Presiden, disesuaikan dengan kearifan lokal dan kebutuhan Provinsi Lampung.

Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Lampung  Ardiansyah berharap, KDEKS dapat menghasilkan program-program yang membumi dan dapat diaplikasikan di tingkat daerah, utamanya pada sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor unggulan di Provinsi Lampung.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Pendidikan dan Riset KNEKS, Sutan Emir, menyatakan bahwa KNEKS siap menyinergikan dan mengkolaborasikan berbagai program strategi ekonomi syariah KNEKS dengan program KDEKS Provinsi Lampung.

Sutan Emir mengungkapkan, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS telah menetapkan 30 Program Nasional yang terdiri dari 13 Program Prioritas dan 17 Program Reguler.

"Tidak semua program yang ada di nasional ini harus dilaksanakan, tapi bisa memilih dan menyinergikan, program-program mana yang sesuai dengan kearifan lokal dan menjadi fokus pengembangan di Provinsi Lampung," kata Sutan Emir.