Gantot Nurmantyo: Masalah Papua Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Operasi Militer

PAPUA - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menilai pemerintah pusat tidak bisa kalau menyelesaikan persoalan Papua dengan pendekatan operasi militer.

Menurut Gatot, pengiriman pasukan setan dari Yonif 315 Garuda ke Papua untuk melakukan pemburuan terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB merupakan tindakan represif yang sungguh sangat disayangkan.

"Saya begitu sedih bahwa dikatakan berangkat ke Papua untuk tempur itu suatu gambaran yang membuat saya sedih," kata Gatot dilansir dalam dialog di TV One, Rabu (06/05).

Hal itu dikatakan Gatot, karena Papua merupakan provinsi termuda di Indonesia dan suasananya dikatakan masih tertib sipil berdasarkan Perpu nomor 59 tahun 1959, sehingga operasinya adalah operasi teritorial dalam bentuk memperebutkan hati dan pikiran rakyat.

"Karena yang kita hadapi adalah rakyat kita sendiri," tegasnya.

Ia mengatakan, permasalahan Papua yang harus dilihat dan didalami pemerintah pusat adalah apa sebenarnya akar permasalahan itu sendiri.

"Jangan hanya mengaharapkan menyelesaikan suatu kondisi Papua itu hanya dengan operasi militer, ini saya ingatkan tidak akan bisa, sehebat apapun tidak akan bisa, karena permasalahannya bukan sekecil itu, operasi militer pun tidak bisa operasi tempur, harus operasi militer yaitu merebut hati dan pikiran rakyat," tegasnya

Seharusnya, kata Gatot, operasi militer atau apapun itu mesti ada kordinasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini gubernur atau kepala daerah yang ada barulah melakukan operasi agar tindakannya dapat terukur.

"Jangan sampai rakyat sipil itu jadi korban, masa kita situasi seperti ini mau mengadakan perang terbuka? Yang benar-benar aja, sedangkan situasi masih tertib sipil, pemimpin adalah pemerintah daerah setempat,” kata Gatot.

Gatot mengatakan seharusnya manajemen operasi lah yang mestinya diperbaiki, sebab masyarakat sipil dan KKB sama dan seragam.

"Jadi operasi teritorial yang saya maksud adalah membedakan antara rakyat dengan yang benar benar KKB, harus dipisahkan dulu baik baik, jangan sampai nanti rakyat kita yang jadi korban," pungkasnya