Gabungan LSM dan Kontraktor Lampung Tengah Tunda Gelar Aksi Damai

Gabungan LSM dan Kontraktor Lampung Tengah Tunda Gelar Aksi Damai
Foto: Riki Antoni/monologis.id

LAMPUNG TENGAH - Aksi damai yang rencananya akan dilakukan oleh gabungan LSM, dan rekanan kontrakator di Lampung Tengah, yang mengatasnamakan "Aliansi Lampung Tengah Bersatu" terpaksa ditunda sampai Senin 28 Juni 2021 nanti.

Diketahui, DPD LSM KPK Tipikor, bersama LSM lainnya, serta rekanan kontraktor yang ada Lampung Tengah berencana menggelar aksi ke Pemkab Lampung Tengah hari ini, Kamis (24/06) guna menyampaikan aspirasi, serta mempertanyakan terkait transparansi dan dugaan adanya permainan yang dilakukan oleh oknum ULP dalam sistem proses lelang proyek yang di gelar Pemkab setempat.

Menurut, Ketua DPD LSM KPK Tipikor sekaligus koorlap aksi, M.Rodhi, sebenarnya pergerakan aksi telah seratus persen siap untuk berangkat menuju titik aksi, yaitu Kantor Pemkab Lampung Tengah. Namun hal itu terpaksa dibatalkan karena pihak Kepolisian dalam hal ini lntelkam Polres Lampung Tengah, sempat menyambangi Kantor Sekretariat LSM KPK Tipikor Lampung Tengah, yang berda di Jalan.Mojopahit, Gunung Sugih, guna meminta pihaknya untuk dapat menunda rencana aksi tersebut, dan mengatakan bahwa Bupati, dan Wakil sedang tidak berada di Pemkab.

"Ya, pihak lntelkam Polres datang dan mengatakan bahwa, Bupati dan Wakil tidak bisa menemui kami, karena sedang ada kegiatan di luar. Sementara yang bisa bermediasi dengan kami hanya perwakilan pihak Pemkab, dan meminta kami kalau bisa menunda aksi. Sementara kami sudah berkomitmen tidak akan mau bermediasi kecuali dengan Bupati atau Wakil," ujar Rodhi saat dikonfirmasi monologis.id, di kantor sekretariat, Kamis (24/06).

Selain itu menurutnya, pihak Pemkab.Lampung Tengah dalam hal ini Bupati Musa Ahmad harus mengusut tuntas terkait adanya dugaan hacker yang sengaja bermain di proses lelang, yang berindikasi ada dugaan oknum pejabat Pemkab yang telah mengondisikan sistem penawaran lelang proyek yang sengaja di buat error. Sehingga hal itu berindikasi bahwa proses lelang hanya formalitas.

“Dan kami meminta untuk mengganti dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum panitia/pokja yang menyalahgunakan wewenang dalam mengambil keputusan dalam lelang proyek tersebut,” pintanya.

Rodhi berharap Bupati Lampung tengah bisa menginstruksikan kepada seluruh jajaran panitia serta seluruh dinas untuk melakukan lelang proyek yang transparan dan profesional.

“Kami pastikan aksi ini akan tetap berjalan pada Senin nanti sesuai dengan rencana kita pada hari ini," ungkap Rodhi.