Dukung Pemekaran Papua, Wali Kota Jayapura: Supaya Pembangunan Merata

JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mendukung sepenuhnya pemekaran wilayah otonomi baru di Papua. Tomi menilai pemekaran daerah baru merupakan solusi tepat karena akan berdampak kepada pembangunan yang merata, kesejahteraan, dan mempermudah akses masyarakat ke tempat-tempat pelayanan umum.

"Saya mendukung pemekaran Papua guna pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat," kata Tomi Mano saat menerima kunjungan anggota DPR-RI Yan Mandenas di Jayapura belum lama ini.

Menurutnya, pemekaran DOB Papua perlu ditetapkan mengingat jumlah orang Papua yang semakin banyak serta daerah-daerah terisolir di Papua cukup banyak. Ia mengatakan, kota Jayapura yang juga sebagai ibukota provinsi Papua saat ini memiliki jumlah penduduk 362.998 jiwa yang sangat heterogen, dan itu mengakibatkan kota Jayapura sangat padat penduduk akibat penumpukan. Kemudian dana otsus juga terbatas kalau dibagi untuk 5 progam utama seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain.

Ia melanjutkan bahwa Jayapura dengan visi besarnya yakni membangun dari kampung ke kota, pihaknya membagi habis dana otsus tersebut kepada masyarakat yang sangat heterogen di Jayapura dalam bingkai NKRI.

Terkait penolakan yang akhir-akhir ini gencar dilakukan masyarakat atas rencana pemekaran di Papua, Tomi berpandangan bahwa itu merupakan hal yang wajar dan biasa di sebuah negara yang demokratis seperti Indonesia ini. Namun, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat dengan melihat bagaimana Papua harus maju dan sejahtera.

"Karena itu saya mengajak kita semua masyarakat Papua untuk mendukung DOB," kata dia.

Hal itu karena menurutnya, kebijakan pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyengsarakan rakyatnya, namun demi memajukan rakyat di segala bidang.

"Itulah sesungguhnya tujuan pemerintah melakukan pemekaran wilayah. Mari kita dukung kebijakan pemerintah pusat tersebut," tutupnya.

Sementara itu, anggota DPR-R I Yan Mandenas menambahkan, jika pemekaran daerah di Papua misalnya menjadi tiga atau bahkan lima provinsi maka akan memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengontrol dana otsus yang dikucurkan pemerintah pusat kepada daerah dengan baik.

"Sehingga dari segi rentan kendali pelayanan pemerintahan dan perputaran ekonomi pasti akan lebih maksimal untuk kita jangkau," tukas dia.