DPRD Pesisir Barat Tinjau PHCT Pembangunan RSUD KH. Muhammad Thohir
NOVAN ERSON
PESISIR BARAT-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, meninjau pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Muhammad Thohir, di Lingkungan Way Batu Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Kamis (2-10-2025).
Setidaknya tujuh anggota legislatif (Aleg) turun langsung dalam peninjauan tersebut. Mulai dari Ketua DPRD, Mohammad Emir Lil Ardi, perwakilan Komisi I, Yeni Ernida. Sementara Komisi II, Gusti Kade Artawan, Syahrudin, dan Risman Arif. Sedangkan Komisi III, Mulyadi, dan Mutawakil Billah.
Setibanya dilokasi rombongan disambut langsung Project Manager (PM) PT. PP (Persero) Tbk, Herdin.
Disela-sela diskusi dari kedua belah pihak, Ketua DPRD mempertanyakan progres dan kendala ihwal pelaksanaan pembangunan rumah sakit yang menjadi salah satu program Presiden Republik Indonesia tersebut.
"DPRD Pesisir Barat ingin memastikan perkembangan pelaksanaan PHTC pembangunan RSUD KH. Muhammad Thohir sejak dilakukannya groundbreaking pada Maret lalu," ujar Ketua DPRD yang akrab disapa Edo itu.
Selain itu anggota Komisi II, Kade juga menanyakan terkait informasi sempat dilakukannya pemasangan plang informasi dialihkannya akses logistik, yang disebabkan adanya permasalahan komunikasi antara pemilik tanah yang berada pada akses logistik dengan Pemkab Pesisir Barat.
Sementara PM PT. PP, Herdin mengatakan bahwa hingga saat ini perkembangan pelaksanaan pembangunan rumah sakit tiga lantai itu sudah mencapai sekitar 35 persen. "Namun kami (PT. PP-red) optimis pelaksanaan PHTC pembangunan RSUD KH. Muhammad Thohir mampu diselesaikan pada Desember akhir tahun ini," jawab Herdin.
"Karena memang hingga saat ini mobilisasi logistik sudah mulai lancar dan sebagian sudah berada dilokasi," imbuhnya.
Sedangkan Herdin juga tak menampik terkait informasi pemasangan plang pengalihan akses. "Ya benar, tapi hal itu hanya beberapa saat saja dan plang sudah dibuka kembali. Saat ini mobilisasi logistik sudah kembali lancar," jelas Herdin.
Kendati begitu, menurut Herdin, sebagai pihak pelaksana, pihaknya berkewajiban menyampaikan berbagai informasi berkaitan proyek dimaksud ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemkab setempat, tak terkecuali soal pemasangan plang informasi.
"Kami sudah sampaikan hal itu ke Kemenkes dan pemkab. Tentu kami berharap pihak pemkab dapat segera melakukan mediasi dan mencarikan solusi terkait soal pemasangan pengalihan akses logistik beberapa hari lalu, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak terganggu dan dapat diselesaikan tepat waktu," pungkas Herdin.
