DPRD Metro Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi

METRO - DPRD Kota Metro menggelar rapat paripurna istimewa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 RI dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, yang berlangsung di ruang sidang DPRD setempat, Senin (16/08).

Hadir dalam acara tersebut, selain ketua dan para anggota DPRD, juga dihadiri oleh Wali Kota dan wakil Wali Kota Metro bersama Forkopimda para OPD, Kajari, Kapolres dan Dandim Kodim 0411/Metro, serta undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan semboyan Indonesia Tangguh dan Indonesia tumbuh hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan kesiapan perubahan menghadapi dunia.

“Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang menjadi semboyan Bulan Kemerdekaan pada tahun ini, hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi,” terang Jokowi dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI, Bersama DPR RI dan DPD.

Selain itu Jokowi juga memyampaikan bahwa pandemi COVID-19 telah memacu masyarakat untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan.

“Bangsa Indonesia dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian, adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Bekerja dari rumah, belanja daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring, telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu,” jelas Jokowi.

Dikatakannya bahwa di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, kita harus memiliki karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru, merupakan pondasi untuk membangun Indonesia Maju.

“Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era Revolusi Industri 4.0 ini, agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memahami bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah dalam mengambil keputusan harus merujuk kepada data, serta ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

“Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya, harus dilakukan paling lama setiap pekan, dengan merujuk kepada data terkini,” tegasnya.

Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa kemungkinan hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.

"Hal tersebut dilakukan, pemerintah harus sigap terhadap virus COVID-19 yang selalu berubah dan bermutasi., maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi,” pungkasnya.