DPRD Maybrat Minta Keterangan Pj Bupati Soal Polemik TPP

MAYBRAT – DPRD Maybrat menggelar rapat dengar pendapat atau hearing dengan Penjabat Bupati Bernhard E Rondonuwu terkait polemik yang terjadi di kabupaten tersebut khususnya pembayaran tambahan perbaikan penghasilan (TPP).

Hearing berlangsung di ruang sidang DPRD Maybrat, Selasa (1/11/2022), dihadiri pimpinan dan anggota DPRD setempat.

Selain TPP, anggota legislatif juga mempertanyakan aksi ASN melakukan pemalangan di kantor Dinas PU Maybrat beberapa waktu lalu. Aksi terkait permasalahan di dinas tersebut, Meski saat ini palang itu sudah dibuka kembali.

Rondonuwu mengaku sudah memahami betul apa yang belakangan terjadi. Dia bertekad ingin membenahi permasalahan tersebut agar tata kelola pemerintahan di Maybrat ke depan lebih baik lagi.

Meski begitu, dia juga menyadari bahwa demonstrasi adalah hal yang wajar di alam demokrasi. Namun, harus sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

"Masalah TPP untuk kesehatan dan guru saya sudah perintahkan untuk dilakukan penyesuaian pada SK Bupati sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Dia menegaskan, pembayaran TPP yang sudah dibayarkan telah disesuaikan kondisi yang terjadi selama ini.

“Akhir tahun ini, TPP akan dibayarkan harus dilengkapi persyaratan kehadiran dan laporan kinerja akan diperketat dengan finger print sebagai bentuk laporan kehadiran dan pelaporan kinerja harian melalui sistem informasi," tegasnya.

Rondonuwu mengatakan, permasalahan itu dikarenakan pembagian tugas tupoksi yang belum merata oleh pimpinan OPD. Namun, ia mengajak seluruh ASN tetap berproses demi membenahi keterpurukan ini agar Maybrat ke depan menjadi lebih baik sebagaimana yang diharapkan.

"Disamping itu penting harus menggandeng forkopimda mendukung proses penyesuaian yang sedang berlangsung, selalu merujuk pada pembagian tugas, sekda adalah jabatan tertinggi di struktural yang ada di pemerintah daerah dan dibantu oleh para Asisten dan juga OPD yang ada," kata Rondonuwu.

Tidak hanya itu, masalah pelayanan kesehatan dan pendidikan juga rondonuwu menyinggung pada kesempatan tersebut karena menurutnya, keduanya merupakan hal yang paling mendasar bagi masyarakat.

"Di Maybrat ini ada 14 puskesmas dan dua rumah sakit pratama, tapi pelayanannya belum optimal, sehingga berdasarkan kemampuan APBD akan difokuskan hanya satu titik pada masing masing distrik besar, dan rumah sakit pratama akan fokus hanya satu saja yang sudah lengkap fasilitas dan tenaga dokter agar fokus melayani masyarakat dan tidak perlu pergi jauh jauh ke kabupaten lain," ujarnya.

"Sektor pendidikan akan disesuaikan agar  guru-guru kita dari paud sampai SMA jadi lebih baik, kemudian direncanakan agar dioptimalkan beberapa sekolah yang ada di daerah terpencil dibuat sekolah semi Asrama, ini dirancang baik oleh OPD teknis dan didiskusikan dengan DPRD," kata Pj Bupati menambahkan.

Rondonuwu berharap dibikin model SSP atau sekolah sehari penuh. Tenaga pendidik harus fokus pada sistem pengajaran model akademik, dan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas kearifan lokal siswa siswi agar benar-benar disiplin.

"Hal ini merupakan bentuk revolusi metodologi pembelajaran dengan pendekatan kurikulum visual dengan tenaga pengajar melalui tenaga pengajar dari Indonesia Mengajar," pungkasnya.

Hearing tersebut juga dihadiri Sekda, para Asisten, dan Pimpinan OPD terkait.