DPRD Lampung Soroti Tarif Tol Bebani Logistik
DPRD Lampung menyoroti tarif jalan tol yang dinilai masih membebani sebagian pelaku usaha. Tarif yang lebih efisien dinilai penting untuk menekan biaya logistik dan memperkuat daya saing daerah.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung menyoroti tarif jalan tol yang dinilai masih menjadi beban bagi sebagian pelaku usaha, terutama dalam kegiatan distribusi dan pengiriman logistik.
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar mengatakan tarif tol perlu menjadi perhatian dalam pengembangan infrastruktur jalan tol agar keberadaannya tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga meningkatkan efisiensi distribusi barang.
Hal itu disampaikan Ahmad Giri dalam FGD Nasional bertema “Jalan Tol untuk Apa dan Siapa?” yang digelar Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Grand Mercure Hotel Lampung, Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya, biaya penggunaan jalan tol menjadi salah satu komponen dalam kegiatan distribusi. Tarif yang tinggi dapat berpengaruh terhadap biaya transportasi, terutama bagi pelaku usaha yang mengandalkan jalan tol untuk mengirim barang.
“Tarif tol perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan efisiensi distribusi dan daya saing dunia usaha,” kata Ahmad Giri.
Ia mengatakan keberadaan jalan tol semestinya tidak hanya memberikan kemudahan perjalanan, tetapi juga membantu menekan biaya logistik dan memperlancar rantai pasok.
Bagi Lampung, jaringan jalan tol memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu jalur utama pergerakan orang dan barang, termasuk hasil pertanian serta berbagai komoditas unggulan daerah.
Penguatan konektivitas antarwilayah diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus mempercepat distribusi komoditas dari sentra produksi menuju pusat perdagangan dan industri.
FGD tersebut turut membahas berbagai aspek pengelolaan jalan tol, mulai dari fungsi dan pelayanan, keselamatan, manfaat ekonomi dan kewilayahan, hingga keberlanjutan pengusahaan jalan tol.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, pengguna jalan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal juga hadir dalam kegiatan tersebut. Sebelumnya, Gubernur menekankan bahwa pembangunan jalan tol harus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk dengan menghubungkan sentra produksi dengan pasar.
Ahmad Giri berharap pembahasan mengenai jalan tol tidak berhenti pada aspek pembangunan fisik dan konektivitas. Menurutnya, kualitas pelayanan, keterjangkauan tarif, efisiensi logistik, dan manfaat ekonomi bagi daerah juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
Dengan demikian, jalan tol diharapkan tidak hanya mempercepat perjalanan, tetapi juga mampu memperkuat daya saing ekonomi Lampung dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta dunia usaha.
