DPRD Lampung Soroti APBD 2027 Rp7,23 Triliun

BANDAR LAMPUNG — Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung menyoroti sejumlah aspek dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan utang, hingga pemerataan anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan pembicaraan tingkat I terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung 2027 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung, Rabu (21/10/2026). Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang mewakili Gubernur Lampung.

Dalam rancangan yang diajukan pemerintah provinsi, pendapatan daerah pada 2027 direncanakan sebesar Rp7,23 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp6,93 triliun. Rancangan tersebut mencatat surplus sekitar Rp296,28 miliar yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan daerah, termasuk pembayaran pokok utang.

Fraksi-fraksi DPRD meminta agar penyusunan anggaran dilakukan secara terukur dan transparan, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta kebutuhan masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, menekankan pentingnya menjaga ketahanan pendapatan daerah dan memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata. Fraksi ini juga menyoroti penyederhanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, dukungan bagi petani, serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, perhatian diarahkan pada pengelolaan utang daerah, penataan aparatur sipil negara, keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan, transparansi penyaluran hibah, kesiapsiagaan bencana, dan penurunan angka stunting.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran berpihak kepada masyarakat kecil.

PKB meminta penjelasan mengenai pemenuhan ketentuan belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik, optimalisasi sumber pendapatan, serta penguatan belanja yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Fraksi tersebut juga menyoroti dukungan anggaran bagi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, pesantren, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kejelasan perhitungan pembayaran kewajiban utang daerah, kecukupan anggaran penanganan keadaan darurat, serta indikator dan target kinerja dalam dokumen perencanaan juga menjadi perhatian PKB.

Adapun Fraksi Partai NasDem mendorong peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, digitalisasi transaksi pemerintah daerah, optimalisasi aset, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).

NasDem juga menekankan peningkatan kualitas layanan kesehatan, pengembangan potensi ekonomi daerah, sektor pariwisata, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Menurut pandangan fraksi tersebut, pengembangan kawasan wisata perlu ditunjang fasilitas umum dan konektivitas yang memadai agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat setempat.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyampaikan pandangan umum melalui dokumen yang diserahkan kepada pimpinan rapat dan Gubernur Lampung melalui Sekdaprov Marindo Kurniawan.

Seluruh pandangan tersebut akan menjadi bahan dalam tahapan pembahasan selanjutnya, termasuk penyusunan tanggapan pemerintah provinsi terhadap pertanyaan, masukan, dan rekomendasi DPRD.

Pembahasan Raperda APBD 2027 menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan kapasitas keuangan daerah dengan prioritas pembangunan. Ketepatan target pendapatan, efektivitas belanja, dan pengendalian pembiayaan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar anggaran mampu menopang pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui pembahasan bersama antara Pemprov Lampung dan DPRD, APBD 2027 diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lampung.