Mirza Minta Agraria Masuk Prioritas Prolegnas 2027
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta persoalan agraria dan pertanahan menjadi perhatian dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 saat menerima kunjungan kerja Baleg DPR RI.
BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta persoalan agraria dan pertanahan di daerah menjadi perhatian dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas 2027.
Aspirasi tersebut disampaikan Mirza saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/11/2026).
Menurut Mirza, persoalan agraria membutuhkan perhatian serius melalui penyempurnaan regulasi agar mampu menjawab dinamika ekonomi dan berbagai persoalan pertanahan yang berkembang di daerah.
Ia berharap penyusunan regulasi nasional tidak hanya berorientasi pada kebutuhan pemerintah pusat, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah.
"Regulasi yang disusun harus mampu memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan," kata Mirza.
Ia menilai Prolegnas merupakan instrumen strategis untuk memastikan pembentukan undang-undang berjalan terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan bangsa. Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang sebelumnya juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU Prioritas 2027.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan pembentukan undang-undang harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Regulasi tidak semata-mata dibuat untuk melengkapi sistem hukum atau memenuhi kebutuhan administratif, tetapi harus menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan.
Menanggapi persoalan agraria yang disampaikan Gubernur Lampung, Bob menyebut DPR RI telah menyelesaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.
Menurutnya, regulasi tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Pengaturan reforma agraria, kata dia, bukan untuk menghambat investasi, melainkan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan lahan.
Bob berharap masukan Pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadi bahan pertimbangan Baleg DPR RI dalam pembahasan penyusunan RUU Prioritas 2027.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan BPN Provinsi Lampung, perwakilan perguruan tinggi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan.
REDAKSI











