Mirza Ungkap 45 Kasus Konflik Agraria di Lampung
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengungkap sekitar 45 kasus sengketa lahan di Lampung saat menerima kunjungan Baleg DPR RI. Ia meminta penguatan regulasi agraria untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti sekitar 45 kasus sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Provinsi Lampung. Persoalan tersebut dinilai membutuhkan penguatan regulasi agar penyelesaiannya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Mirza saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas 2027 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/11/2026).
Menurut Mirza, puluhan kasus tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah, hingga masyarakat adat.
Ia menilai regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan pertanahan di daerah. Karena itu, penyusunan undang-undang perlu mempertimbangkan dinamika ekonomi dan kondisi sosial masyarakat.
"Aturan-aturannya belum cukup rigid dalam menyikapi berbagai permasalahan ini. Dinamika ekonomi terus berkembang sehingga regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Ini yang harus kita selesaikan ke depan," ujar Mirza.
Ia menjelaskan, persoalan agraria memiliki kaitan erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat Lampung yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan.
Di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan harga komoditas pertanian, Mirza menilai manfaat ekonomi belum dirasakan secara merata. Kenaikan harga lebih banyak menguntungkan pemilik lahan, sedangkan buruh tani yang tidak memiliki tanah belum tentu memperoleh peningkatan pendapatan sebanding.
"Kenaikan harga komoditas memang bagus, tetapi yang mendapatkan keuntungan lebih besar adalah pemilik lahan. Sementara buruh tani yang bekerja menggarap lahan orang lain belum tentu merasakan manfaat yang sama," katanya.
Atas kondisi tersebut, Mirza berharap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 turut mengakomodasi persoalan agraria dan kebutuhan masyarakat daerah. Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan, kunjungan ke Lampung merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi daerah dalam penyusunan Prolegnas 2027. Selain Lampung, Baleg DPR RI juga membentuk tim kunjungan kerja ke Jawa Tengah.
Menanggapi persoalan agraria, Bob menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi salah satu landasan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengusahaan dan pengelolaan lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
Menurutnya, pengaturan reforma agraria bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan kegiatan usaha berjalan dengan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan lahan.
Bob juga menjelaskan perbedaan penyelesaian sengketa agraria dan redistribusi tanah. Masyarakat yang memiliki bukti hak atas tanah dapat memperoleh pemulihan hak atau restitusi, sedangkan redistribusi tanah menjadi salah satu instrumen reforma agraria.
Instrumen tersebut, lanjutnya, mencakup pengaturan alokasi 20 persen dari luasan HGU serta kewajiban penyediaan lahan plasma bagi masyarakat.
Ia menegaskan, investasi dan pengelolaan lahan berskala besar harus memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah usaha. Jangan sampai aktivitas ekonomi berkembang, tetapi masyarakat setempat tidak ikut menikmati peningkatan kesejahteraan.
Melalui kunjungan tersebut, Baleg DPR RI berharap aspirasi Pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 sehingga regulasi yang dihasilkan mampu menjawab persoalan daerah dan mendorong pembangunan yang berkeadilan.
REDAKSI











