DPRD Lampung Dorong Program Padat Karya Untuk Petani Ditengah COVID-19

DPRD Lampung Dorong Program Padat Karya Untuk Petani Ditengah COVID-19
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Sahlan Syukur

BANDARLAMPUNG - Ditengah terpaan pandemi COVID-19, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mendorong Dinas Pertanian dan Holtikultura untuk membuat program padat karya di sektor pertanian demi kesejahteraan petani Lampung.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Sahlan Syukur mengatakan, bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 khusunya petani bukan hanya berupa sembako, melainkan bantuan yang bisa menghasilkan dikemudian hari.

"Bantuannya bukan hanya berupa sembako tapi bisa seperti pemberian bibit, pemberian program yang dipadatkan karyakan, sehingga petani yang hasilnya kecil bisa kerja bersama dan bisa menghasilkan," katanya saat dimintai keterangan, Kamis (18/06).

Menurut Sahlan, hasil petani seperti sayuran saat ini harganya murah karena memang kebutuhan masyarakat sedikit sementara hasil panen komoditas sedang besar-besaran. Dan mondisi ini memang dialami hampir seluruh daerah di Indonesia.

Sementara di Lampung  tidak memiliki tempat pengolahan hasil holtikulturanya petani yang bisa dikelola sehingga bisa meningatkan penghasilan petani.

"Makanya kita coba mendorong agar Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan bisa berkordinasi bisa dan menanggulangi untuk waktu yang akan datang. Sedangkan untuk penanggulangan cepat sekarang ini memang harus ada turun tangan pemerintah sayuran bisa dibuat sayuran padat, bisa di keringkan terus dijadikan makanan ringan. Cabai bisa diolah juga jadi bon cabe," tambahnya.

Pihaknya juga terus mendorong agar Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas terkait bisa bekerjasama dengan pabrik yang membutuhkan sumber daya pertanian yang hasil dari Lampung. Seperti bekerjasama dengan Indofood atau Bumi Waras yang mempunyai produk bihun instan.

Petani tidak perlu turun langsung ke perusahaan tetapi melewati Bulog  yang membeli pasokan hasil pertanian dan nanti Bulog yang memberikan keperusahaan terkait dengan harga yang konstan, cenderung naik.

"Tapi ini harus di dorong dengan regulasi, DPRD sedang membuat regulasi karena memang tugas kita, ini kita dorong perda perlindungan petani sayuran sehingga harapan kita visi misi Gubernur Rakyat Lampung Berjaya bisa tercapai dengan proses yang baik," tutupnya.