Diperlukan Digitalisasi Pengelolaan Dana CSR
REDAKSI
BANDARLAMPUNG-Dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) yang diselidiki KPK, menunjukkan kurangnya transparansi dan publikasi. Diperlukan digitalisasi pengelolaan dana CSR untuk menghindari penyimpangan.
"Kami berharap Menteri BUMN Erick Thohir dapat segera memperbaiki sistem pengelolaan CSR di BUMN sehingga efektif, tepat sasaran, dan transparan," ucap Ketua Forum Muda Lampung (FML) Arfan ABP, Jumat (27-12-2024).
Arfan mengaku dana CSR sulit diakses dan diketahui publik. Padahal, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana CSR sangatlah penting. Karena itu, jika ditemukan adanya penyimpangan, KPK harus memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.
“KPK harus menjaga integritas dalam penanganan kasus ini, agar publik dapat kembali percaya bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat benar-benar dipergunakan sesuai tujuan awalnya,” tegasnya.
