Debat Publik, Parosil Jawab Pertanyaan Panelis Dengan Lugas

LAMPUNG BARAT-Calon Bupati Lampung Barat Periode 2024-2029 Parosil Mabsus menjawab semua pertanyaan setiap Panelis denga cukup lugas dalam debat publik pertama yang diadakan KPU Lampung Barat di Lamban Pancasila, Rabu (23-10-2024). 

Pertanyaan pertama datang dari panelis Puji Raharjo. Di mana Parosil ditanya terkait strategi apa yang akan dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik di Lampung Barat. Menjawab pertanyaan tersebut, Parosil mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan yakni peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya birokrasi di pemerintahan daerah.

"Di era digitalisasi sekarang, masyarakat minta pelayanan yang cepat. Saya punya pemikiran untuk membuat Mal Pelayanan Publik untuk mengintegrasikan pelayanan-pelayanan. Saat ini pelayanan masih ada kekurangan sehingga kedepan dari tingkat kabupaten dan kecamatan harus ditingkatkan. Hari ini, masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak harus datang ke kantor, tapi cukup dengan memberikan keluhan dengan sistem online," ungkap Parosil.

Pertanyaan kedua dari Panelis Yunada Arpan, tentang strategi dan kebijakan untuk mensinergikan tiga pilar yakni pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan berkurangnya kemiskinan, serta perluasan kesempatan kerja.

Parosil mengatakan bahwa seluruh sendi kehidupan di Lampung Barat saat ini sudah bergerak.

"Saya ingin mengoptimalkan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Para tamatan sekolah menengah harus diberikan kemampuan atau skil agar siap menghadapi persaingan dunia kerja. Selain itu, infrastruktur yang mantap juga akan menjadi strategi lima tahun kedepan," jelas Parosil.

Masih seputar pelayanan publik, panelis Yusdianto menanyakan visi misi apa yang akan yang akan dilakukan Parosil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang nantinya akan dinilai oleh Ombudsman.

Tentang ini Parosil menyampaikan, langkah konkrit terkait peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yakni, setiap kantor harus memberikan ruang dan tempat bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

"Mungkin selama ini pelayanan kepada masyarakat masih kurang ramah, dalam hal ini pemda harus melakukan perubahan-perubahan baik pasilitas dan juga sikap, karena sikap yang baik akan berpengaruh secara psikologis pada masyarakar yang membutuhkan pelayanan. Intinya kedepan saya akan memberikan instruksi khusus agar budaya malas dalam melayani masyarakat hilang serta cepat dan ramah ramah kepada setiap tingkatan msrakat. Selurub ASN harus memberikan pelayanan yang sama kepada setiap masyarakat tanpa membedakan status sosial, jabatan dan lain-lain," terang Parosil.

Kemudian pertanyaan yang diajukan panelis Samsuar mengenai isu stunting, dimana panelis meminta penjelasan tentang program kesehatan apa yang akan dilaksanakan untuk menyambut indonesia emas 2045.

Terkait itu, Parosil menyampaikan, pemerintah daerah harus punya program yang jitu untuk penanganan stunting, namun tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja.

"Pungsi pelayanan hari ini sedikit menurun, karena itu kami akan lebih mengoptimalkan program perawat pekon dan pembangunan pustu di setiap pekon, agar lebih mendekatkan dan memudahkan pelayanan kesehatan khususnya kepada ibu hamil dan anak balita, dengan begitu diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan anak. Selain itu, peningkatan armada ambulan hebat yang sudah berjalan agar pelayanan lebih cepat lagi," paparnya.

Pertanyaan terakhir datang dari Panelis M Iwan Satriawan, tentang pembangunan hukum. Di mana panelis menyinggung banyak pemerintah daerah mengabaikan pembangunan hukum yang berdampak pada rumusan Perda yang tidak terencana dengan jelas.

"Apakah bapak bersedia merealisasikan program pembangunan hukum dan apa langkah bapak untuk menyukseskannya," ucap M Satriawan.

Hal itupun ditanggapi Parosil dengan baik. Menurutnya jika bicara Perda tentu harus sesuai dengan kebutuhan.

"Saya akan lakukan indentifikasi persoalan terlebih, baru kemudian didiskusikan dengan pihak legislatif dan birokrasi. Untuk anggaran tentu akan kita anggarkan tapi harus sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada," pungkasnya.