Data Tower di Lampung Timur Karut Marut, Ini Kata Kadis PMPTSP

LAMPUNG TIMUR – Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Lampung Timur Edy Saputra menanggapi terkait karut marutnya data tower atau Base Transceiver Stasiun (BTS)  di tiga dinas di Lampung Timur.

Edy mengungkapkan, perbedaan atau tidak sinkronnya data BTS di tiga dinas tersebut karena setiap dinas mempunyai data sebagai rujukan masing-masing.

"Dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ada 175 BTS merujuk dari data Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana tanah untuk mendirikan tower sudah dibeli oleh Provider, jadi PBB nya sudah pasti atas nama pihak provider," ungkap Edy, Kamis (04/11), diruang kerjanya.

Edy menambahkan, sementara menara tower di Lampung Timur banyak status lahannya yang dipakai oleh pihak provider masih dalam bentuk sewa lahan.

"Maka, PBB tanah tersebut masuk kepada pihak pemilik Lahan, bukan masuk ke provider, jadi pembayaran PBB yang  ditarik Desa langsung ke pihak pemilik lahan,  informasi dari Bapenda," imbuhnya.

Lebih jauh dia memaparkan, waktu hearing di DPRD beberapa hari lalu, pihak Dinas PMPTSP menyampaikan ada 142 BTS, berbeda jauh datanya dengan Diskominfo yaitu ada 284 BTS yang sudah beroperasional serta sudah membayar retribusi.

"Secara data antara Dinas PMPTSP dan Dinas Kominfo jauh sekali perbedaannya, karena historinya KPPT ini lahir pada tahun 2010, pada tahun itulah baru terekamnya izin untuk menara BTS di Lampung Timur melalui KPPT," paparnya.

Edy menjelaskan, Kabupaten Lampung Timur lahirnya pada tahun 1999 sampai tahun 2010, posisi kepengurusan Perizinan menara tower di tahun itu  untuk HO (Hinder ordonnantie) di bagian Perekonomian dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepengurusannya  pada dinas Pekerjaan Umum.

"Jadi sudah 11 tahun terdapat selisih data, karena tidak terekam dan tidak ditransferkan data ke KPPT waktu itu.supaya diketahui juga terdapat beberapa tower/BTS yang memiliki tiga Provider, yang sering disebut tower bersama," pungkas Edy Saputra.