Bupati Tulangbawang Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi DPRD
YANTO SUSILO ANWAR
TULANGBAWANG - DPRD Tulangbawang, Lampung, menggelar sidang paripurna dengan agenda pembicaraan tahap II terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tulangbawang Tahun Anggaran 2019 dan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD 2020, sekaligus penyampaian nota pengantar raperda RAPBD perubahan 2020, Selasa (21/07).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Tulangbawang, Winarti.
Dalam menanggapi pemandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Tulangbawang berkenaan dengan adanya pengurangan dana transfer pusat akibat dampak pandemi COVID-19, Winarti menjelaskan bahwa Pemkab Tulangbawang telah melakukan penyesuaian belanja dengan tetap memperhatikan dan fokus terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah menjadi prioritas serta melakukan refocusing anggaran guna penanganan dampak kesehatan COVID -19, dampak ekonomi maupun jaring pengaman sosial (JPS).
Sementara, berkenaan dengan sektor pajak PBB dan BPHTB yang disampaikan Fraksi Gerindra, Winarti juga sangat sependapat, bahwa perlu adanya upaya yang berkesinambungan untuk terus menggali potensi pajak secara optimal termasuk peninjauan penyesuaian NJOP secara berkala.
Kemudian, berkenaan dengan kesiapan lelang dimasa pandemi COVID-19, Winarti menjelaskan bahwa selama massa Pandemi COVID-19, Pemkab Tulangbawang telah melaksanakan proses tender dengan mengacu pada tata cara yang telah diatur pemerintah dalam surat edaran lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah virus korona (COVID-19).
Dikesempatan itu pula, Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD TA 2019, Hamdi, memberikan saran kepada Winarti, agar dapat memberdayakan lahan Wisata Cakat Raya, yang berada di Kecamatan Menggala Timur.
"Mohon izin Bapak Ketua Rapat dan Ibu Bupati, saya mau menyampaikan di luar konteks hasil Pansus. Kami anggota DPRD, meminta kepada Bupati Tulangbawang untuk memberdayakan dan mengelola lahan seluas 13,5 hektar di Cakat Raya yang belum dikelola dengan maksimal," kata Hamdi.
Dalam menanggapi penyampaikan jawaban saran yang disampaikan oleh Sekertaris LPP APBD, soal lahan seluaa 13,5 hektar yang berada di Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Bupati Winarti mengatakan, bahwa lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Tulangbawang, namun belum dapat dikelola sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini lantaran keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Tulangbawang.
Winarti mengajak kepada seluruh anggota DPRD Tulangbawang untuk mencarikan dan memboyong pihak swasta agar dapat mengelola lahan tersebut.
"Kalau memang ada pihak ketiga yang ingin berinvestasi kita persilahkan. Silahkan ajak ngobrol bersama Pak Sekda. Bila perlu kalau ada Bapak-bapak disini yang akan menjadi investornya," tutur Winarti.
