Bupati Tulangbawang Bagikan Insentif Tenaga Honor Guru dan Kesehatan

TULANGBAWANG  - Bupati Tulangbawang, Lampung, Winarti menyerahkan insentif kepada tenaga kesehatan dan honorer.

Kegiatan tersebut berlangsung di SMP Negeri 1 Sidoharjo, Kecamatan Penawartama, Selasa (04/05) dihadiri Sekda Tulangbawang Anthoni, Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Sekolah se-Kecamatan Penawartama dan Kepala Kampung Trirejo Mulyo

“Realisasi 25 program BMW pemberian insentif Guru non PNS dan tenaga Kesehatan ini telah terealisasi sejak saya memimpin Tulangbawang pada 2018 lalu hingga saat ini,” kata Winarti

Adapun pemberian insentif kepada guru Non PNS yaitu jenjang Paud/TK sebesar Rp650 ribu, SD Rp750 ribu. “Di mana pada 2018 jumlah penerima sebanyak 1.000 orang. Lalu pada 2019 sebanyak 1.118 orang dan pada 2020 penerima sebanyak 1.118 orang,” kata Winarti.

Sementara insentif untuk tenaga kesehatan diantaranya Bidan Koordinator Sebesar Rp400 ribu, Bidan Desa Rp300 ribu, dan Kader Bidan Rp75 ribu per bulan.

“Saya ingin kepada semua guru non PNS dan tenaga kesehatan, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Saya juga sudah MOU dengan beberapa Universitas untuk bekerjasama dengan pemerintah Tulangbawang demi meningkatkan SDM masyarakat,” kata Winarti.

Sebelumnya, Winarti juga menyerahkan santunan kepada anak yatim di Kantor Kecamatan Penawartama. Santunan diberikan kepada 25 anak yatim berupa 10 kg beras dan bingkisan.

“Ini salah satu program BMW yaitu pembagian beras secara continue yang dibagikan kepada satu anak yatim setiap bulannya sebanyak 10 kg, dalam jangka 1 tahun,” imbuh Winarti.

Selain itu, Winarti juga menyerahkan insentif kepada pemuka agama, piagam penghargaan kepada babinsa, babinkantibmas dan unsur lainnya sekaligus membuka pasar murah.

Winarti mengajak seluruh masyarakat Penawartama bergotong royong dan menyukseskan pencegahan penyebaran COVID-19, “Saya berharap kepada semua masyarakat Tulangbawang untuk mengikuti dan mematuhi aturan untuk tidak Salat Idulfitri dan halalbihalal di Masjid atau lapangan untuk menghindari kerumunan masa. Ini merupakan kesepakatan bersama Gubernur Lampung, Forkompimda provinsi Lampung, Bupati dan Walikota se-Lampung,” tutur Winarti.