Buka Musrenbang RKPD 2024, Arinal: Harus Ada Keselerasan Seluruh Pelaku Pembangunan

BANDARLAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana  Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, di Ballroom Hotel Novotel, Rabu (29/3/2023).

Arinal menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan nasional. Oleh karenanya, Forum Musrenbang menjadi penting untuk berperan merumuskan, seberapa besar dampak dari perencanaan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

"Saya sangat berharap bahwa seluruh rangkaian dan proses Musrenbang dapat menciptakan keselarasan antara kemampuan dan kebutuhan dari seluruh pelaku pembangunan, sehingga dapat dirumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan prioritas dan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ucap Arinal.

Dia menegaskan, perencanaan yang baik, disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya Pasca COVID-19, ekonomi Lampung sepanjang Tahun 2022 tumbuh positif 4,28 persen dan laju Inflasi tetap terkendali.

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung pada Tahun 2022 mengalami penurunan dengan angka 4,52 persen, Capaian tersebut lebih baik dari rata-rata nasional. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung yang mengalami penurunan, pada Tahun 2022 sebesar 11,44 persen turun dari 11,67 persen pada tahun 2021. Di Tahun 2022 Provinsi Lampung menempati peringkat 3 Nasional dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.

Begitu juga dengan Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia yang ditunjukkan dengan angka IPM, pada Tahun 2022 Provinsi Lampung mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,55 poin menjadi 70,45.

Berbagai keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2023 juga tergambar dengan diraihnya 114 penghargaan dari instansi pemerintah pusat maupun berbagai lembaga masyarakat.

"Saya tetap berupaya mengentaskan angka kemiskinan Provinsi Lampung dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, diantaranya melakukan sinergi bersama BAZNAS melalui Program Kampung Zakat," ucap Arinal.

Kemudian untuk mewujudkan visi pembangunan, tentunya tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Oleh karenanya, untuk memperkuat proses perencanaan dan pembangunan Tahun 2024 ke depan, menurut Gubernur masih diperlukan langkah-langkah antisipatif yang dilakukan secara bersama-sama.

"Perlu Saya ingatkan, bahwa RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan periode terakhir dari penjabaran RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. Tentunya, telah kita ketahui bersama bahwa terdapat beberapa sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Artinya, pada Tahun 2024 mendatang Saya ingin tekankan kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk secara maksimal mengerahkan seluruh sumber daya dan kemampuan yang ada agar dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat," tegas Arinal.

Dia juga mengingatkan bahwa Tahun 2024 mendatang merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Serentak. Oleh karenanya diperlukan Stabilitas Trantibmas dan kerukunan beragama yang kondusif. Sinergi dan kolaborasi antar masyarakat bersama dengan pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan Forkopimda perlu terus dipelihara dan ditingkatkan.

Langkah selanjutnya untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP) Tahun 2024 yang bertema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Arinal menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan dan bersinergi dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang bertajuk Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Rakyat Lampung Berjaya.

Pada kesempatan tersebut Arinal juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap beberapa program yang akan diusulkan dalam Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bappenas mendatang, antara lain :

1. Pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk/Balai Budidaya Air Tawar yang berlokasi di Kabupaten Mesuji.

2. Pengembangan Kawasan Padi untuk mendukung program peningkatan produksi di areal 5.000 hektar di Kabupaten Lampung Selatan dan Way Kanan.

3. Pengembangan Kawasan Sentra Perbenihan Padi dan Kedelai seluas 1.070 Hektar di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.

4. Sarana Pascapanen Kopi seluas 300 hektar yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara dan Way Kanan.

5. Penanganan Jalan Ruas SP. Teluk Kiluan-SP. Kuripan-SP. Kota Agung sepanjang 79 km.

6. Penanganan Jalan Ruas Pringsewu-Padang Ratu-Aji Keagungan sepanjang 76 km.

7. Percepatan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Bandarlampung menjadi Balai Besar Pelatihan Tenaga Kerja yang sudah dilakukan serah terima asetnya pada Tahun 2021.

8. Kegiatan Survey Investigasi dan Design (SID) untuk Penetapan Daerah Irigasi baru di Kabupaten Lampung Tengah dengan potensi seluas 4.704 Hektar.

9. Dukungan terhadap pembangunan Rumah Sakit Internasional Bandara Radin Inten II di Lampung Selatan.

10. Pembangunan Intake dan Ground Reservoir untuk SPAM Regional Way Sabu di Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandarlampung.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Ir. Restuardy Daud M.Sc, dalam paparan dan sambutannya yang disampaikan secara virtual, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi selaku perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah yang dinilai berhasil mensingkronkan Rencana Kerja Pemerintah Pusat kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, apresiasi juga disampaikan atas peningkatan SDM Lampung yang terus meningkat secara signifikan di Provinsi Lampung, begitu juga halnya dalam pengentasan Pengangguran Terbuka, dimana Provinsi Lampung berhasil menduduki peringkat ketiga terendah di Sumatera.

Selain itu, Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Ir. Restuardy Daud M.Sc menyampaikan pemaparan terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim.

Disisi lain Kepala Bappenas RI yang diwakili oleh Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas RI Dr.Rd Siliwanti, MPIA, dalam sambutannya menyampaikan 3 hal penting dalam pembangunan Provinsi Lampung, yakni Kondisi Perekonomian Global dan arah perekonomian Indonesia Tahun 2024, kemudian Pokok-pokok Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2024, serta beberapa pemikiran terkait pembangunan di Provinsi Lampung yang sejalan dengan arah kebijakan Tahun RKP.

Musrenbang juga diisi dengan pemaparan oleh Menteri Perdagangan RI yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi Andi Rizaldi, yang menyampaikan beberapa hal terkait transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan Provinsi Lampung.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Lampung yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan dalam laporannya mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari Musrenbang ini adalah sebagai forum lintas pemangku kepentingan pembangunan di daerah, untuk bersama-sama melakukan penajaman, penyelarasan, serta penyepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Mulyadi Irsan juga memberikan pemaparan terkait capaian Tahun 2022 dan Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024.

Musrenbang ini sebelumnya didahului dengan Talkshow terkait Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM di Provinsi Lampung yang menghadirkan Narasumber Pendiri dan Ekonom Senior INDEF dan Guru Besar FEM IPB Prof. Didin S. Damanhuri, Rektor Universitas Bandarlampung Prof. Dr. Ir. Yusuf S. Barusman, Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas RI Dr.Rd Siliwanti, MPIA, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ir. Mulyadi Irsan, M.T, Pelaku Usaha Komoditi Kopi Zulfatun Nasichah.

Musrenbang kemudian ditutup dengan pemberian Penghargaan Penghargaan Daerah (PPD) Sai Bumi Rua Jurai Tahun 2023, Penghargaan tersebut dberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah yang telah menunjukan kinerja terbaik dalam perencanaan, pelaksanaan, inovasi pembangunan, serta pencapaian target-target Pembangunan.

PPD Sai Bumi Rua Jurai tahun 2023 untuk Kategori Kabupaten Terbaik diberikan kepada, Terbaik III Kabupaten Tanggamus, Terbaik II Kabupaten Pesawaran, Terbaik I Kabupaten Lampung Barat, sedangkan untuk Kategori Kota Terbaik diberikan kepada Kota Metro.

Kemudian PPD Sai Bumi Rua Jurai tahun 2023 untuk kategori Perangkat Daerah terbaik Pemerintah Provinsi Lampung diberikan kepada, Terbaik III BPKAD Provinsi Lampung, Terbaik II Dinas Tenagakerja Provinsi Lampung, dan Terbaik I diberikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Penghargaan Khusus untuk Kabupaten Terbaik dengan Capaian Makro Pembangunan Terbaik diberikan kepada Kabupaten Way Kanan, kemudian untuk Kabupaten terbaik Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan diberikan kepada Kabupaten Lampung Selatan.

Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2023 juga dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, anggota DPD RI Abdul Hakim, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal Provinsi Lampung, Para Rektor, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Pimpinan Media Pers, dan Kalangan Dunia Usaha.