BMBK: Perbaikan Ruas Jalan di Lampung Bertahap
REDAKSI
BANDARLAMPUNG-Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqqulah menyebut bahwa perbaikan jalan provinsi dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran.
Taufiq menjelaskan, ruas jalan provinsi di Lampung sepanjang 1.695,48 km. Jika ruas jalan tersebut ingin diperbaiki semua, BMBK membutuhkan biaya besar.
"Dengan keterbatasan anggaran itu, BMBK Lampung harus memperbaiki jalan yang benar-benar sudah lama tidak diperbaiki. Misalnya, ada ruas jalan Provinsi sudah lama mengalami kerusakan dan butuh perhatian. Kami dahulukan jalan tersebut. Tujuannya bagaimana aktivitas perekonomian masyarakat bisa berjalan," kata Taufiq saat menerima audensi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), pada Selasa (1-10-2024).
Ke depan, dia berharap pembangunan ruas jalan di Lampung bisa berjalan dengan baik untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Taufiq mengajak media dibawah naungan AMSI Wilayah Lampung menyebarluaskan informasi dan program pembangunan infrastruktur di Lampung.
“Informasi terkait infrastruktur jalan sangat penting disampaikan ke masyarakat,” kata Taufiq.
BMBK Lampung lanjut Taufiq , sangat membutuhkan peran media dalam memberikan informasi kepada masyarakat. “Tanpa media perkerjaan kami tidak akan berjalan dengan baik. Dari dulu media sudah ada pada zaman kemerdekaan," tutur Taufiq.
Kepala Bidang Bina Kontruksi BMBK Lampung Yudi Ariyanto mengakui minimnya informasi terkait pembangunan jalan.
"Pasti ada alasannya hal itu terjadi, karena adanya media selalu alergi. Sehingga kurangnya informasi. Namun, kehadiran AMSI Lampung membawa kami lebih semangat untuk bisa memberikan informasi soal pembangunan kedepannya," ucap dia.
Ketua AMSI Lampung Hendri Std menyambut kolaborasi antara AMSI dan BMBK Lampung.
Dengan masifnya pemberitaan terkait infrstruktur jalan, Hendri berharap kasus Bima tidak terulang.
“Saya merasa miris ketika ruas jalan Provinsi Lampung diviralkan oleh anak yang tinggal di Australia. Seolah di sini tidak ada peran aktif pemerintah,” kata Hendri.
