Bimtek Dilakukan di Sorong, DPRD Maybrat Dinilai Tidak Konsisten Ditengah Pandemi COVID-19

MAYBRAT - Sebanyak 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat melakukan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) terkait LKPj Bupati tahun 2019 di Kota Sorong, Papua Barat. Kegiatan itu pun menuai kontroversial dikalangan publik.

Seblom Ibiah, seorang aktivis pemuda Maybrat menilai, Pemerintah dalam hal ini DPRD Maybrat tidak konsisten di tengah situasi pandemi korona bahkan tak mengindahkan imbauannya sendiri kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas di wilayah zona merah COVID-19 seperti kota Sorong.

"Imbauan pemerintah melalui presiden jokowi kan sudah jelas yaa, situasi COVID-19 ini kan kita Maybrat masih dalam zona hijau bahkan daerah New Normal. Sedangkan Sorong itu zona merah, ini kenapa harus dilakukan  Sorong, di hotel vega situ, kenapa tidak bisa dilakukan saja di Maybrat," ungkapnya kepada media saat ditemui di depan kantor Bupati Maybrat, Selasa (16/06)

"Ini kan artinya DPR sendiri tidak konsisten dengan kebijakan pemerintah, mereka yang melarang kok mereka yang melanggar, ini kan lucu," tandasya.

Menurutnya, aktivitas kegiatan pemerintahan seharusnya sudah bisa dilakukan di Maybrat agar menggenjot  pendapatan asli daerah (PAD) yang masih rendah, selain itu bagi dia, Maybrat juga masih punya banyak gedung bahkan akses internet yang tersedia dimana-mana.

"Anggran yang ada itu gedung-gedung yang ada disini bisa dipake atau disewa supaya anggran itu kembali ke daerah sendiri,  sampai sekarang di Maybrat kita tidak punya PAD, ini harus dilakukan di Maybrat supaya anggran itu bisa kembali ke kas daerah sndiri, kita masih punya banyak gedung yg bisa dipake, ada di Aifat di Ayamaru, di Intinyo, bahkan akses internet juga kita punya lancar, ada 4G dll. Ini semua kita bisa gunakan di kita punya daerah sendiri," pungkasnya.

Lebih lanjut, Ibiah pun berharap dengan adanya momen bimtek LKPj pemerintah oleh DPR ini, agar bisa memantapkan diri dengan baik guna mengawal LKP. Bupati. Pasalnya, di DPR sendiri, menurut dia masih terkesan laun dalam mengawal kebijakan sebagaimana fungsinya.

Sebelumnya, Sebastian Bame, Anggota DPRD Maybrat ketika dihubungi media pada Senin (15/06), pukul 19.07  WIT menjelaskan bahwa, kegiatan bimtek itu dilakukan oleh pemateri dari Kemendagri secara virtual, dengan tujuan memperkuat potensi SDM para DPR sebelum nantinya kegiatan sidang LKPj Bupati usai laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh BPK ke pemerintah dan selanjutnya ke DPR.

"Jadi ini bimtek oleh pemateri dari kemendagri, ini langsung virtual, kita tidak bisa dilakukan di Maybrat jaringannya kurang baik, ini dilakukan DPR dengan tujuan peningkatan kapasitas yang lebih baik untuk membela rakyat nantinya," pungkas Sebastian.