Antisipasi Harga Naik, Mendagri Imbau Pemda Canangkan Tanam Cabai

BANDARLAMPUNG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk melakukan gerakan pangan murah secara intensif guna menjaga keterjangkauan konsumen terhadap harga cabai, khususnya di wilayah yang harganya relatif tinggi.

Mendagri juga mengimbau pemerintah daerah mencanangkan gerakan tanam cabai di wilayahnya masing-masing memanfaatkan lahan yang ada (urban farming) bekerjasama dengan stakeholder sebagai upaya peningkatan ketersediaan cabai.

Imbauan itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (27/3/2023).

Selain itu, guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas pangan seperti cabai rawit merah, bawang putih, daging ayam ras, telur ayam ras, Mendagri menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi antar daerah, agar daerah yang surplus dapat membantu mengatasi kelangkaan di daerah yang mengalami defisit.

"Kepala Daerah dapat menugaskan (dinas) perdagangan dan berkoordinasi dengan para pedagang, diberikan bantuan subsidi transportasi untuk mengatasi kelangkaan di daerah-daerah yang minus," kata Mendagri.

Disamping itu juga, Mendagri meminta Satgas Pangan untuk memonitor dan mengawasi distribusi komoditas pangan yang memicu inflasi dan melakukan langkah-langkah penegakkan hukum agar tidak terjadi penimbunan barang.

Kepada pemerintah provinsi yang tingkat inflasi di daerahnya relatif tinggi, Mendagri meminta untuk menyelenggarakan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota agar kenaikan inflasi dapat diatasi.

Sementara, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy menyebutkan, berdasarkan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) kondisi stok komoditas pangan seperti beras, jagung, kedelai (impor), bawang merah, bawang putih (impor), cabai rawit, daging lembu (impor) cabai besar, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi (impor) dan minyak goreng sampai akhir April 2023 relatif aman walaupun pada beberapa komoditas, harga di masyarakat relatif tinggi.

Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya permintaan saat bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idulfitri.

"Namun sampai saat ini, harganya masih dapat dikendalikan," kata Sarwo Edhy.

Guna menjamin ketersediaan Minyak Goreng Rakyat, Staf Khusus Menteri Perdagangan, Syailendra, meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan agar mengakses Dashboard Monitoring Perusahaan Produsen Minyak Rakyat untuk membantu mengawasi, memantau dan mengendalikan distribusi minyak goreng di daerahnya masing-masing.

Rakor diikuti Pemerintah Provinsi Lampung diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi secara daring, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi setempat.