Aktivis Nilai Komunikasi Gubernur Aceh Sangat Buruk

BANDA ACEH -  Aktivis Aceh, Andi Firdaus, menilai komunikasi politik Gubernur Aceh dengan publik sangat buruk saat merespon berbagai isu yang terkait dengan anggaran dan rakyat kecil.

“Kebijakan Pemerintah Aceh terkait dengan penanganan pandemi tidak memiliki arah kebijakan yang tepat sasaran dan cenderung merugikan rakyat,” kata Andi, dalam dialog publik di Banda Aceh, Rabu (23/06).

Lulusan Initiatives for internasional dialogue (IID) Davo city, Mindanao Filipina tersebut menuturkan, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aceh tidak terlepas dari buruknya komunikasi politik Nova ditambah lagi isu skandal Rp500 miliar untuk Pemilu 2024 tidak mendapat kejelasan dari Gubernur Aceh.

“KPK perlu membongkar perampokan dana Otonomi Khusus, sehingga Aceh masih menjadi daerah termiskin di Sumatera. Skandal  Rp500 miliar untuk pemilu 2024 harus ditelusuri oleh KPK. Prestasi KPK pertama sekali menangkap gubernur awalnya di Aceh. Sekarang situasi KPK dimata nasional ambruk, ujiannya sekarang di Aceh, supaya kepercayaan kepada KPK meningkat” pinta Andi.

Andi mengajak masyarakat tidak takut bersuara, rakyat harus berani, hari ini beberapa kawannya tampil di depan publik mengawal proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK.

“Rakyat tidak boleh diam, yang penting kita tidak menyebar hoaks, fitnah dan tidak menyerang pribadi,” tegasnya.