Aktivis 98 Dukung Jokowi Mereshufle Menteri.

BANDARLAMPUNG - Wacana reshufle kabinet ramai menjadi perbincangan di media massa. Hal ini dipicu oleh statemen Jokowi dalam memberikan arahan menteri pada Sidang Kabinet Paripurna, yang digelar di Istana Negara pada Kamis (18/06) lalu.

Dalam arahannya Presiden Jokowi mengatakan bahwa para menteri kabinetnya kurang peka terhadap problem hidup rakyat, dimana perekonomian rakyat yang melemah akibat pandemik COVID-19, Jokowi menilai bahwa para menterinya tidak menunjang upaya pemerintah untuk menaikan perekonomian rakyat. Ini terbukti dengan minimnya penyerapan anggaran kementerian.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Jokowi juga menyinggung beberapa kementerian yang dianggap kinerjanya lemah dari sisi penyerapan anggaran. Satu di antaranya yaitu terkait anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp75 triliun, namun baru cair sebesar 1,53 persen.

Selain itu, Jokowi juga menyebutkan bahwa penyaluran bantuan sosial serta stimulus UMKM yang belum optimal.

Lantas, Jokowi pun mengancam reshuffle hingga pembubaran lembaga atau institusi negara yang tidak produktif.

Menanggapi wacana reshufle tersebut, Emi Sulyuwati, Aktivis 98 dari unsur Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRAD) mendukung upaya Jokowi jika memang benar akan melakukan reshufle kabinet. Hal ini disampaikan dalam siaran persnya, Kamis (02/07) di Jakarta.

Adhe biasa dia akrab dipanggil menilai bahwa kabinet Indonesia Maju saat ini banyak di isi oleh orang-orang yang tidak qualified, khususnya di kementerian yang terkait langsung dengan kebijakan ekonomi.

"Banyak orang-orang yang menjabat menteri saat ini adalah orang titipan dan sayangnya yang dititipkan ini tidak menunjukan kinerja yang baik," ujar Adhe.

Menurut Adhe yang juga pemerhati ekonomi ini rendahnya kinerja para menteri titipan ini dapat dilihat tidak selarasnya kerja kementerian  dengan keinginan presiden Jokowi.

"Kecilnya penyerapan anggaran yang disebut Jokowi itu hanya salah satu poin bukti rendahnya kinerja menteri dalam kabinet saat ini," ungkap Adhe.

Masih menurut Adhe, reshufle kabinet sepenuhnya adalah hak prerogratif Presiden. Sehingga siapapun nanti yang ditunjuk untuk menggantikan posisi menteri dalam kabinet adalah hak Jokowi. Namun dirinya berharap Jokowi dapat memilih orang-orang yang benar-benar dapat mengerti dan sejalan dengan keinginan presiden terutama dalam hal meningkatkan perekonomian rakyat di tengah situasi pandemik COVID-19.

"Jangan lagi orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang sekedar dititipkan oleh elite politik seperti Luhut Binsar Panjaitan. Apalagi selama ini hanya bisa bikin gaduh saja" tegas Adhe.