Pemprov Lampung Dorong Perempuan Perkuat Politik

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kapasitas, kaderisasi, serta perluasan kesempatan perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Lampung M. Firsada dalam Musyawarah Daerah (Musda) V Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung di Hotel Akar, Bandar Lampung, Selasa (6/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Mirza dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo.

Membacakan sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Firsada mengatakan keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan jumlah atau persentase, tetapi juga kesempatan dan kapasitas perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

“Target keterwakilan perempuan dalam politik harus kita lihat sebagai pintu masuk untuk membangun kepemimpinan yang lebih inklusif,” ujar Firsada.

Menurut dia, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam lembaga legislatif, pemerintahan, organisasi, dan proses perumusan kebijakan akan memperkuat partisipasi perempuan dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Firsada menilai peningkatan keterwakilan perempuan membutuhkan proses kaderisasi yang berkelanjutan. Karena itu, KPPI diharapkan tidak hanya menjadi ruang konsolidasi perempuan yang telah aktif berpolitik, tetapi juga menjadi wadah pendidikan dan kaderisasi bagi perempuan muda.

“Perempuan muda harus diberi kesempatan untuk belajar politik sejak dini. Bukan politik dalam pengertian sempit, tetapi politik sebagai proses memahami persoalan masyarakat, memahami kebijakan publik, menyampaikan gagasan, membangun komunikasi, dan mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama,” katanya.

Selain kaderisasi, Firsada mendorong penguatan literasi digital dan politik bagi perempuan, terutama generasi muda. Menurutnya, perempuan perlu memiliki kemampuan untuk memahami dan mengolah informasi serta menggunakannya untuk kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai perempuan hanya menjadi konsumen informasi di media sosial. Perempuan juga harus mampu menjadi pihak yang memahami, mengolah, menyampaikan, dan menggunakan informasi untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Firsada mengatakan penguatan kepemimpinan perempuan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pemberdayaan.

Dia berharap Musda V KPPI Lampung menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, mengevaluasi kepengurusan sebelumnya, menyusun program kerja konkret, serta memperkuat kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua DPD KPPI Provinsi Lampung Nenden Tresnanursari mengatakan Musda V menjadi momentum berakhirnya kepengurusan periode 2021–2026 sekaligus dimulainya proses pembentukan kepengurusan periode 2026–2031.

Nenden berharap proses pergantian kepemimpinan tetap berlangsung dalam suasana kebersamaan dan menjaga soliditas organisasi.

“Siapa pun yang nantinya menjadi pemimpin DPD KPPI periode 2026–2031, mari kita dukung bersama. Karena ini merupakan tanggung jawab dan kecintaan kita terhadap organisasi,” ujarnya.

Musda V KPPI Lampung merupakan forum tertinggi organisasi yang digelar setiap lima tahun. Sejumlah agenda dibahas, di antaranya evaluasi dan pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya, demisioner, penyusunan program umum organisasi, rekomendasi Musda, serta pemilihan kepengurusan periode berikutnya.

KPPI merupakan wadah perempuan politik lintas partai yang berfokus pada edukasi politik, peningkatan representasi perempuan, advokasi kebijakan publik, serta penguatan sinergi dan jejaring.

Melalui kepengurusan baru periode 2026–2031, KPPI Lampung diharapkan dapat melanjutkan upaya memperkuat peran perempuan dalam kehidupan politik dan pembangunan di Provinsi Lampung.