Menkeu Apresiasi Sinergitas Pusat dan Daerah Kendalikan Inflasi

BANDARLAMPUNG – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Rapat ini berlangsung di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung pada Senin (31/07/2023).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi Rakor Pengendalian Inflasi yang diinisiasi oleh Menteri Dalam Negeri dan rutin dilaksanakan tiap minggu bersama seluruh Pemerintah Daerah se-Indonesia sejak September Tahun 2022.

Sri Mulyani mengakui bahwa berkat upaya yang luar biasa dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Indonesia mampu bertahan saat resesi ekonomi global.

"Ini merupakan salah satu cara yang tidak konvensional dan tidak ortodoks. Kita menangani inflasi dari sisi produksi, distribusi, dan logistik, bukan dari sisi permintaan yang melaju terlalu tinggi akibat jumlah uang yang beredar terlalu tinggi. Ini adalah upaya yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Mendagri dan seluruh Pemerintah Daerah atas usaha luar biasa yang biasa Anda lakukan," kata Sri Mulyani.

Dalam Rakor tersebut, 33 Pemerintah Daerah menerima penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023 periode pertama, sesuai dengan PMK Nomor 67 Tahun 2023.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa Insentif Fiskal yang diberikan berdasarkan kinerja tahun berjalan akan digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung kebijakan pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi, serta penurunan kemiskinan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan data angka inflasi nasional pada akhir tahun sebelumnya sebesar 5,9%. Namun, berkat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah, angka inflasi pada bulan Juni 2023 berhasil turun menjadi 3,52%.

Mendagri menegaskan bahwa terkendalinya angka inflasi nasional tidak hanya merupakan hasil kinerja pemerintah pusat, tetapi juga kinerja pemerintah daerah.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu konsisten di tingkat pusat, seluruh Kepala Daerah, dan semua jajaran. Kita berhasil menjaga inflasi terkendali dengan baik dan stabilitas harga barang dan jasa, terutama menjelang tahun politik," ujar Mendagri.

Terkait 33 Pemerintah Daerah yang menerima Insentif Fiskal atas Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023, Mendagri berharap bahwa insentif tersebut dapat memberikan semangat dalam upaya pengendalian inflasi di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Direktur BI, Abdul Majid Ikram, menyampaikan Arah Strategi Kebijakan Pengendalian Inflasi 2023 (4K). Strategi tersebut mencakup menjaga Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Semua langkah ini bertujuan mencapai Sasaran Inflasi 2023, yaitu menjaga inflasi inti, menahan stabilitas inflasi Volatile Foods dalam kisaran 3,0% - 5,0%, serta mengendalikan inflasi Administered Price.