Mantan Aktivis Deklarasi Gerak Bekasi, Sikapi Kebijakan Plt Wali Kota yang Dinilai Ugal-ugalan

Mantan Aktivis Deklarasi Gerak Bekasi, Sikapi Kebijakan Plt Wali Kota yang Dinilai Ugal-ugalan
Foto: Dian Surahman/monologis.id

BEKASI – Beberapa mantan aktivis mendeklarasikan Gerakan Rakyat (Gerak) Bekasi menyikapi kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono yang dinilai ugalan-ugalan.

Deklarasi berlangsung di Cafe Peneleh, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022) dihadiri elemen organisasi Mahasiswa, LSM dan para aktivis yang menginginkan perubahan.

Rosian Anwar selaku deklarator Gerak Bekasi mengungkapkan, sejak menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi, kebijakan Tri Adhianto Tjahyono selalu menimbulkan kegaduhan.

“Seperti pemberhentian Direktur Utama Perumda Tirta Patriot Solihat. Pemberhentian itu menyalahi aturan dan tidak beretika,” ujar Rosian Anwar.

Menurutnya, pemberhentian Dirut Perumda Tirta Patriot merupakan kebijakan yang tidak mendasar sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat Kota Bekasi.

“Kebijakan yang diambil melebihi kewenangan Plt Wali Kota," tegasnya.

Mantan Ketua Umum Kapemasi Bandung Oman Abdurahman menambahkan, jabatan Plt sama dengan pegawai magang.

“Pemberhentian Dirut Perumda Tirta Patriot bukan kebijakan yang tepat. Sebab, hak dan tugas Plt terbatas. Kebijakan Tri Adhianto Tjahyono kami nilai sangat ugal-ugalan dan tidak sesuai dengan aturan sehingga merugikan kepentingan masyarakat Kota Bekasi,” kata Oman.

Dia menuding, Tri Adhianto Tjahyono mencari modal buat Pilkada 2024.

Sementara, mantan Sekretaris KNPI Kabupaten Bekasi Ahmad Taufik menyatakan, telah terjadi degradasi dalam pemerintahan di Kota Bekasi dan ketidakadilan terhadap masyarakat.

“Gerak Bekasi hadir untuk Bekasi lebih baik lagi kedepannya,” kata dia.

Koordinator Gerak Bekasi yang juga mantan Ketua Umum HMI Karawang-Bekasi dan Presidium KAHMI Kota Bekasi Zahrudin menyampaikan, prinsip Gerak Bekasi mengawal setiap kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Bekasi.

“Bila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kami akan mengingatkan dan bila diperlukan akan kami lawan. Kerena komitmen kami sebagai penyeimbang kekuasaan,” tegasnya.