Kendalikan Inflasi Jelang Ramadan, Ini yang Dilakukan Pemkab Lampung selatan
LAMPUNG SELATAN - Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) mengenai
pengendalian inflasi daerah di Aula Krakatau kantor bupati setempat, Selasa
(7/3/2023).
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut rapat bersama dengan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), membahas kenaikan harga menjelang bulan
suci Ramadan.
Rakor dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan
dan Kemasyarakatan Yespi Cory dan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah
dan instansi vertikal di Kabupaten Lampung Selatan.
Yespi Cory mengatakan, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan
pengendalian inflasi di daerah harus melakukan berbagai gebrakan. Salah satunya
kepala daerah harus terus melakukan monitoring setiap minggu dan melaksanakan
rapat TPID secara rutin.
“Dilakukan secara rutin (mingguan). Daerah-daerah yang
kurang terkendali, segera melakukan intervensi pengendalian. Karena pemerintah
pusat juga memonitor melalui TPIP,†ujarnya.
Yespi Cory menuturkan, menindaklanjuti arahan Kemendagri
pada zoom meeting pengendalian inflasi kemarin, TPID Kabupaten Lampung Selatan
perlu melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi menjelang dan
memasuki bulan Ramadan.
“Kita perlu data konkret mengenai stok ketersediaan bahan
pokok menjelang bulan suci Ramadan. Lakukan monitoring atau sidak pasar atau
operasi yustisi bersama Satgas Pangan Polri terkait ketersediaan bahan pokok
dan perkembangan harga pokok,†imbuhnya.
Lebih lanjut Yespi Cory menuturkan, dalam pengendalian
inflasi, juga perlu mengoptimalkan gerakan tanam cabai dan bawang serta tanaman
cepat panen lainnya, melaksanakan pasar murah menjelang bulan suci Ramadan dan
menjelang hari raya Idul Fitri.
Yespi Cory menambahkan, dalam melakukan pengendalian inflasi,
pemerintah darah harus bekerjasama dan gotong royong dengan seluruh elemen agar dapat
mengendalikan inflasi.
“Sesuai arahan Kemendagri pada setiap zoom meeting
pengendalian inflasi, bahwa daerah harus tetap melakukan program pengendalian
inflasi dan penanganan dampak inflasi serta pengalokasian dana. Dapat bersumber
dari APBD-OPD terkait dan juga dapat mengalokasikan dana BTT yang disesuaikan
dengan Road Map TPID,†kata Yespi Cory.