Gubernur Mirza: Tol Harus Dongkrak Ekonomi Warga

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pembangunan jalan tol tidak boleh berhenti pada peningkatan konektivitas. Infrastruktur tersebut harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, mulai dari membuka akses pasar hingga mendorong investasi dan meningkatkan kesejahteraan.

Hal itu disampaikan Mirza saat membuka Pengukuhan Pengurus Forum Ekosistem Jaringan Tol Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Focus Group Discussion (FGD) Nasional bertema “Jalan Tol untuk Apa dan Siapa?” di Ballroom Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Mirza, keberadaan jalan tol harus dievaluasi berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi daerah dan masyarakat. Tol, kata dia, tidak semestinya hanya menjadi jalur cepat antarkota, tetapi juga harus memperkuat hubungan antara sentra produksi dan pasar.

“Jalan tol bukan sekadar menghubungkan kota, tetapi menghubungkan produksi dan pasar, investasi dan peluang, serta konektivitas dengan kesejahteraan,” ujar Mirza.

Ia mengatakan peningkatan konektivitas juga membawa konsekuensi bagi pelaku usaha lokal. Jika tidak dibarengi kebijakan yang tepat, terbukanya akses transportasi justru dapat meningkatkan tekanan persaingan terhadap petani, UMKM, dan industri lokal.

Karena itu, Pemprov Lampung mendorong hilirisasi komoditas unggulan. Produk pertanian, kata Mirza, harus diolah di daerah agar nilai tambah dan manfaat ekonomi tidak seluruhnya keluar dari Lampung.

“Tol dipakai untuk mengubah struktur PDRB kami, dari sektor primer kami dorong hilirisasi menjadi sektor industri olahan,” katanya.

Mirza juga menilai konektivitas tol memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata. Ia menyebut jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung meningkat dari 17 juta orang pada 2024 menjadi 27 juta orang pada 2025.

Namun, peningkatan arus orang dan barang tersebut harus didukung konektivitas lanjutan. Menurut Mirza, kondisi jalan provinsi, kabupaten, hingga jalan desa menuju akses tol turut menentukan seberapa besar manfaat jalan tol dapat dirasakan masyarakat.

“Kalau jalan tol sudah bagus, tetapi jalan penghubung dari sentra produksi menuju tol tidak mendukung, maka manfaat konektivitas belum optimal,” ujarnya.

Di sektor industri, akses tol juga menjadi salah satu pertimbangan investor. Pemprov Lampung, kata Mirza, mendorong rencana pembangunan Tol Lematang–Panjang untuk memperkuat konektivitas kawasan industri dengan Pelabuhan Panjang.

Ia berharap FGD nasional tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan jaringan tol sekaligus kebijakan pembangunan daerah.

“Hasilkan data, hasilkan rekomendasi, hasilkan model, dan yang paling penting hasilkan perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum MTI Haris Muhammadun mengatakan jalan tol dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah apabila didukung ekosistem yang terintegrasi.

Menurutnya, pengembangan jalan tol tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha jalan tol semata. Dibutuhkan keterlibatan akademisi, praktisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat.

“Semua praktisi dan akademisi yang hadir di sini hanya satu keinginan, yaitu memajukan ekosistem jaringan jalan tol agar bisa mengeskalasi pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Provinsi Lampung dan Sumatera,” kata Haris.

FGD tersebut membahas berbagai aspek pengembangan jalan tol, mulai dari dampaknya terhadap ekonomi dan distribusi logistik hingga keselamatan, produktivitas, serta pengembangan wilayah.

Forum tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian agenda MTI setelah Bandar Lampung ditetapkan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional MTI 2027.