Tingkatkan Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik, Pemkab Tulangbawang Barat Teken MoU dengan Ombudsman RI

Tingkatkan Kualitas Pengawasan Pelayanan Publik, Pemkab Tulangbawang Barat Teken MoU dengan Ombudsman RI
Foto: Aprizal Aris Mananda/monologis.id

TULANGBAWANG BARAT–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat, Lampung, melakukan Penandatangan Nota Kesepakatan (MOU) dengan Ombudsman Republik Indonesia. 

Penandatanganan berlangsung di aula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tulangbawang Barat, Rabu (5-6-2024).

Tujuan dari penandatangan MOU ini adalah untuk meningkatkan kualitas serta pengawasan pelayanan publik di Tulangbawang Barat.

Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat M Firsada menjelaskan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Tulangbawang Barat diresmikan pada Oktober 2023.

Sejak itu, pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan cepat. Pemkab Tulangbawang Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Begitu MPP berfungsi, pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan cepat, yang selaras dengan indeks kepuasan masyarakat berada pada angka 87,5. Tahun lalu kita diukur oleh pihak Ombudsman berada pada zona kuning kategori sedang yaitu di angka 59,3. Angka yang belum memenuhi syarat yang kita harapkan bersama, sejauh ini kita terus berusaha memperbaiki baik dari segi pelayanan maupun regulasi," jelasnya.

Pimpinan Ombudsman RI Dadan Suparjo berharap melalui penandatangan MoU tersebut dapat mensinergikan peningkatan kualitas pelayanan publik antara Pemkab Tulangbawang Barat dengan Ombudsman.

“Dimana tujuannya untuk meningkatkan sinergi terhadap kualitas pelayanan publik dengan pengawasan terkait serta percepatan penyelesaian aduan-aduan masyarakat, selain itu demi mempercepat tugas pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik di Tulangbawang Barat," ujar Dadan.

Dadan juga menambahkan bahwa kegiatan Ombudsman kali ini termasuk dalam kunjungan kerja untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi masyarakat Tulangbawang Barat terkait pelayanan publik.

"Ombudsman saat ini dalam rangka kunjungan kerja demi melihat nyata pelayanan publik di Tulangbawang Barat ini seperti apa, sejauh ini kita lihat di MPP standar pelayanan publik sudah terpenuhi. Terkait dengan standar pelayanan publik artinya sesuatu yang sifatnya normatif dan atributif yaitu sesuai dengan 14 komponen pelayanan publik sebagaimana di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," pungkasnya.