PRO RAKYAT Apresiasi Kejari Lamteng Usut Korupsi Jalan
LSM PRO RAKYAT mengapresiasi Kejari Lampung Tengah yang menetapkan dan menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin dengan dugaan kerugian negara Rp6,74 miliar.
LAMPUNG TENGAH – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRO RAKYAT mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah dalam mengusut dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun Anggaran 2025. Apresiasi tersebut disampaikan menyusul penetapan dan penahanan empat tersangka dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp6,74 miliar.
Proyek pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah tersebut memiliki nilai kontrak Rp14,935 miliar. Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan dalam perkara itu, dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp6.744.764.246,90.
Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M., bersama Sekretaris Umum Johan Alamsyah, menyampaikan apresiasi tersebut kepada awak media di kantor LSM PRO RAKYAT, Pahoman, Sabtu (21/11/2026).
Aqrobin menilai langkah Kepala Kejari Lampung Tengah, Rita Susanti, bersama jajarannya menunjukkan keseriusan dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan menggunakan anggaran negara.
Menurut dia, penanganan perkara korupsi membutuhkan keberanian, integritas, dan komitmen aparat penegak hukum, terutama ketika kasus tersebut melibatkan proyek pembangunan yang menggunakan uang negara.
"LSM PRO RAKYAT mengapresiasi ketegasan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti. Penanganan perkara ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi semata, tetapi berani menindak apabila ditemukan bukti dan unsur tindak pidana," kata Aqrobin.
Dia juga menyinggung rekam jejak Rita Susanti ketika menjabat sebagai Kepala Kejari Belitung Timur. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Rita disebut pernah memperoleh sejumlah penghargaan di bidang penindakan tindak pidana korupsi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Atas penanganan perkara tersebut, PRO RAKYAT meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung mendorong seluruh kejaksaan negeri di wilayah Lampung agar memiliki komitmen serupa dalam menindaklanjuti dugaan korupsi.
Aqrobin menilai penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan jabatan, kedudukan, latar belakang politik, organisasi, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Dia juga meminta agar laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di berbagai daerah tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.
"Jangan sampai penegakan hukum tindak pidana korupsi hanya terlihat berani dan tegas di satu daerah, tetapi di daerah lain laporan dugaan korupsi masyarakat berjalan lambat tanpa kejelasan," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, meminta masyarakat memberikan dukungan moral kepada aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.
Menurut dia, dukungan masyarakat diperlukan agar proses penegakan hukum dapat berjalan tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak yang berkepentingan.
"Jangan sampai aparat penegak hukum yang berani mengusut dugaan tindak pidana korupsi justru menghadapi tekanan. Seluruh elemen masyarakat harus kompak mendukung penegakan hukum yang benar, bukan kepentingan orang-orang yang diduga melakukan korupsi," kata Johan.
Johan juga mendorong seluruh kejaksaan negeri di Lampung menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran, baik pada proyek pembangunan jalan, jembatan, pengadaan barang dan jasa, maupun pengelolaan keuangan daerah.
Dia menegaskan setiap laporan masyarakat perlu ditelaah dan diperiksa secara profesional. Apabila ditemukan alat bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait perkara Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin, PRO RAKYAT berharap penyidikan terus dikembangkan dengan menelusuri proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan proyek, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan fakta dan alat bukti.
"Uang negara adalah uang rakyat. Tidak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Setiap laporan masyarakat harus ditelaah dan setiap dugaan diperiksa secara profesional," ujar Johan.
PRO RAKYAT berharap penanganan perkara tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara sekaligus mendorong pemberantasan korupsi di Provinsi Lampung.
REDAKSI











