Ratusan Kades Lampung Selatan Tuntut Tunjangan Dikembalikan
TB MUKHLAS
LAMPUNG SELATAN - Ratusan kepala desa (kades) dan para perangkat desa di Lampung Selatan, ngeluruk kantor bupati setempat, Senin (08/03). Mereka menuntut tunjangan dikembalikan seperti sebelumnya.
Selain mempertanyakan tunjangan, kedatangan para kepala desa dan aparatur desa itu untuk mempertanyakan terkait hasil pertemuan dengan pemkab beberapa waktu lalu soal terjadinya penyesuaian tunjangan bagi mereka yang 'terjun bebas' pada 2021 ini.
Sebelum mendatangi kantor bupati mereka berkumpul di lokasi Masjid Agung Kalianda. Sekitar pukul 09.25 WIB sebagian massa mulai bergerak ke arah kantor bupati. Di lokasi, sementara petugas kepolisian sudah standby untuk menjaga situasi agar tetap kondusif dan damai.
Meski menunggu cukup lama, akhirnya perwakilan beberapa para kepala desa dapat bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Thamrin bersama bersama beberapa kepala OPD di Lingkungan Pemkab Lampung Selatan.
Saat di temui beberapa kepala desa yang engan disebutkan nama nya menuturkan, kedatangan mereka meminta permohonan keadilan kepada Bupati untuk merevisi kembali terkait pemangkasan angaran aparatur desa.
Pasalnya, selama ini pemerintah pusat meminta agar pemerintah desa menciptakan pelayanan prima. Namun anggaran untuk desa malah dilakukan penyesuaian.
"Kegiatan di desa itu banyak sekali pak. ATK dan sebagainya. Kita dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Kalau biaya operasional ini Rp100 ribu per hari saja artinya butuh anggaran untuk itu. Masak dari siltap kami. Kami minta keadilan dan kebijakan, mohon (penyesuaian) ini ditinjau ulang kembali," ungkapnya.
Menyikapi hal itu Thamrin menyatakan, penyesuaian itu terjadi karena terjadi lantaran adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
"Jadi bukan kita saja. Ini juga perlu dipertimbangkan berdasarkan keuangan daerah. Dinas saja dilakukan penyesuaian sampai 50 persen," terangnya.
Menyikapi adanya penyesuaian besaran tunjangan bagi para kepala desa dan perangkat desa itu, Thamrin mengutarakan bila anggaran itu sifatnya pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat.
"Inikan kepentingan pribadi, bukan masyarakat. Jadi kami mohon kebijakan. Kalau nanti ada anggaran lagi, akan kami naikan lagi, tapi kebijakan ini adalah kebijakan pak bupati," pungkasnya.
