PT MJO Klarifikasi Dugaan Pungli Truk Batu Bara

LAMPUNG UTARA – PT Mitra Jasa Outama (MJO) mengaku sebagai perusahaan yang bertugas mengkoordinir aktivitas truk batu bara yang melintas di jalan lintas tengah Sumatera, Lampung Utara.

Perusahaan tersebut mengakui bahwa mereka yang mendirikan posko di Simpang Rengas, Kecamatan Abung Tinggi. Namun, Humas PT MJO Mintaria Gunadi menyanggah bahwa aktivitas yang mereka lakukan adalah pungutan liar (pungli).

Gunadi menjelaskan, aktivitas PT MJO pada pos check points  telah memiliki MoU atau kesepakatan  kerja sama antara perusahaan  angkutan batu bara dan yang telah memiliki  Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan (IUP-OP).

"Jadi bukan pungli tetapi konteks usaha. PT MJO bergerak bidang jasa transportasi dan pelayanan jasa pada kendaraan angkutan batu bara yang secara resmi telah mendapatkan izin dari Menteri ESDM sebagaimana ketentuan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba ," ujar Gunadi, Senin (5/6/2023).

Menurutnya, setiap armada batu bara yang telah melakukan MoU dengan PT MJO akan mendapatkan pelayanan berupa kemudahan dalam transportasi seperti apabila terjadi kerusakan kendaraan ataupun kendala di jalan maka akan dibantu dalam proses perbaikan dan sebagainya.

“Opini yang berkembang di publik seolah-olah pihak Aparat Penegak Hukum (APH) tutup mata atas kegiatan ini, perlu saya sampaikan bahwa pekerja kami beberapa hari lalu pernah diangkut oleh Polres Lampung Utara karena laporan dari masyarakat terkait dugaan pungli,” ungkapnya.

Namun, kata dia, pihak kepolisian jeli mana yang disebut pungli dan mana yang bukan.

Maka, enam orang pekerja PT MJO usai di mintai keterangan oleh Unit Reskrim Polres Lampung Utara, tidak terbukti melakukan pungli sehingga pekerja kami dipulangkan dan bekerja kembali," ujar Gunadi.

Dia menegaskan, tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk melakukan pungli di jalan lintas tengah Sumatera termasuk PTMJO.

“Dan hal itu telah diketahui publik dan kegiatan PT. MJO di maksud memiliki legal standing atau payung hukum perusahaan yang secara resmi dan berbadan hukum,” pungkasnya.