Perkuat SDM Pengawas, Bawaslu Lampung Fokus Tekan Politik Uang dan Netralitas ASN

LAMPUNG TIMUR Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Imam Bukhori, menegaskan bahwa Bawaslu terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas pemilu setiap tahun. 

Menurutnya, SDM Bawaslu harus terus belajar dan beradaptasi agar pengawasan pemilu semakin optimal, khususnya di Provinsi Lampung.

“Lampung saat ini menempati posisi kedua secara nasional terkait praktik politik uang. Ini menjadi perhatian serius kita semua. Untuk itu, Bawaslu berkomitmen memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar praktik tersebut dapat diminimalisir,” ujar Imam Bukhori saat memberikan materi di Taman Wisata Budaya Randu Mas, Sekampung Udik, Lampung Timur, Jumat (12-9-2025).

Ia mengakui jumlah pengawas di tingkat kecamatan dan desa masih terbatas dan belum ideal. Meski demikian, Bawaslu tetap aktif melakukan pengawasan bahkan di luar tahapan pemilu. “Kami berharap mitra Bawaslu dapat membantu memberikan edukasi politik kepada masyarakat sehingga kesadaran bersama dapat terbangun,” tambahnya.

Selain isu politik uang, Imam Bukhori juga menyoroti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyebut Lampung berada di peringkat kedelapan secara nasional terkait pelanggaran netralitas ASN. “Banyak ASN yang masih belum bersikap netral. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan edukasi politik agar pengawasan menjadi lebih baik ke depannya,” jelasnya.

Ia juga menyinggung soal politik SARA, di mana Lampung menempati posisi ke-20 secara nasional. “Bawaslu bersama mitra kerja akan terus mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas. Edukasi politik adalah kunci untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil,” pungkasnya.