Penipuan CPNS, Warga Salatiga Kehilangan Rp151,2 Juta

Penipuan CPNS, Warga Salatiga Kehilangan Rp151,2 Juta
Ilustrasi

SALATIGA - Korban penipuan berkedok penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali terjadi. Seperti dialami keluarga DCP, warga Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng). Akibatnya, uang ratusan juta rupiah miliknya raib.

DCP mengatakan, awalnya dia berniat mencarikan pekerjaan bagi adiknya, RDD, pada 2013 lalu. DCP mencoba mendaftarkan melalui SM karena dianggap orang berpengaruh dan bisa membantunya.

"Alasan mendaftar melalui SM karena saya anggap dia orang berpengaruh. Dulu SM masih aktif di RSU Salatiga dan saya ikut sama salah satu teman yang juga mau daftar CPNS," ujarnya, Sabtu (19/06).

Dia menuturkan, awalnya berfikir tidak memakai biaya, namun setelah bertemu dan berbincang dengan SM disampaikannya jika ingin lolos masuk CPNS harus melengkapi berbagai syarat adminitrasi serta menyetor sejumlah uang.

Menurutnya, untuk proses awal, SM meminta uang sebesar Rp116,5 juta. Uang tersebut diserahkan pada Minggu 30 Juni 2013 di wilayah Tegalrejo.

Dana yang diminta oleh SM diserahkan secara bertahap. Setelah sejumlah uang yang diminta pertama terpenuhi, SM kembali meminta sejumlah uang lagi dengan dalih untuk membayar berbagai test.

"Saat adik saya dipanggil SM dengan berbagai alasan dan kembali dimintai uang hingga jumlah keseluruhan mencapai Rp151,2 Juta. Namun setelah sejumlah uang disetorkan apa yang dijanjikan SM untuk lolos dalam mengikuti seleksi CPNS tahun 2013 hanya janji belaka," ujarnya.

Terkait penipuan itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Kota Salatiga Milhous Teddy Sulistio meminta korban jangan takut melaporkan kasus tersebut ke kepolisian atau ke pansus.

"Kami Fraksi PDI Perjuangan Kota Salatiga mewacanakan pansus terkait korban penipuan tersebut," ujarnya.

Dia menambahkan, alasan yang mendasari pihaknya mewacanakan pansus dengan tujuan dengan adanya pansus korban tidak sungkan untuk terbuka.

"Siapa tahu dengan pansus tersebut korban mau terbuka, sehingga lembaga ini ada keberpihakan kepada rakyat," tutur Tedy.