Pemprov Lampung Gaspol Kejar PAD 2026
Pemprov Lampung gaspol kejar PAD 2026 lewat sinergi pemda, optimalisasi pajak kendaraan, dan penguatan layanan hingga desa.
REDAKSI
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 melalui penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Langkah ini dinilai krusial untuk menopang pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Target tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, Sulpakar, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, saat memimpin Rapat Rencana Kerja Pajak Daerah 2026 di Ruang Abung, Balai Keratun, Senin (19/1/2026). Fokus utama peningkatan PAD diarahkan pada optimalisasi pengelolaan dan pelayanan pajak daerah.
Sulpakar menjelaskan, sektor strategis yang menjadi andalan peningkatan PAD meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), serta Pajak Air Permukaan (PAP). Ia menegaskan bahwa sinergi lintas pemerintah daerah menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak.
"Pemprov Lampung telah melakukan pembahasan intensif dan berkelanjutan untuk memastikan target PAD 2026 tercapai, bahkan berpeluang meningkat pada perubahan APBD 2026," ungkap Sulpakar.
Untuk itu, seluruh Kepala Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dilibatkan sebagai ujung tombak pelayanan pajak.
Selain penguatan di tingkat kabupaten/kota, Pemprov Lampung juga mendorong pelayanan pajak hingga ke desa dan kelurahan dengan melibatkan BUMDes, kepala desa, lurah, hingga tokoh masyarakat.
"Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan berdampak langsung pada peningkatan PAD Lampung," pungkasnya.
