Pembiayaan KIM, Kadis Kominfotik Lampung: Harus Ada Payung Hukum

BANDARLAMPUNG-Kepala Dinas (Kadis) Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menekankan pentingnya dukungan pembiayaan bagi KIM melalui mekanisme Dana Desa.
“KIM dapat menjadi motor penggerak publikasi program pemerintah, mulai dari koperasi, stunting, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Untuk itu perlu payung hukum agar kegiatan mereka bisa dibiayai secara berkelanjutan,” jelas Ganjar pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Balai Keratun, Lantai 3, Selasa (26-8-2025).
Bimtek ini digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Kegiatan ini menyoroti peran KIM dalam mendukung program strategis nasional, khususnya penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan percepatan transformasi digital masyarakat.
Plt. Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Marolli J. Indarto, menyampaikan bahwa KIM berperan penting sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat.
“KIM menjadi ujung tombak penyampaian informasi yang akurat dan membumi, agar program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih dapat dipahami dan diikuti masyarakat,” ujarnya.
Marolli menambahkan, program Koperasi Desa Merah Putih yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa, mengurangi kesenjangan kota-desa, dan mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
Dalam era digitalisasi, lanjut Marolli, KIM diharapkan mampu menyajikan konten edukatif, inspiratif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Peserta Bimtek juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi dengan nilai setara 6 GB sebagai bukti peningkatan kapasitas di bidang komunikasi publik digital.
Bimtek ini juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi antara KIM, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi desa, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Acara ini dihadiri perwakilan Kominfo kabupaten/kota, Dinas Koperasi dan UKM, media, serta anggota KIM secara daring maupun luring.
Dengan adanya pelatihan ini, KIM diharapkan menjadi jembatan efektif penyebaran informasi strategis sekaligus motor penggerak literasi digital menuju masyarakat desa yang mandiri dan inklusif.